Ilustrasi. foto: GEOTIMES
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi menyampaikan penolakan kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Sebab menurutnya, saat ini musim panen sudah di depan mata, sehingga produksi beras akan melimpah. Termasuk di Kabupaten Nganjuk.
"Saya menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam," tegas Marhaen Jumadi kepada BANGSAONLINE, Sabtu (20/03).
BACA JUGA:
- Disperta Nganjuk Berikan Bantuan Motor Roda Tiga untuk Kelompok Tani
- Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Semantok, Gubernur Khofifah Optimis Tingkatkan Produktivitas Tani
- Ketua LPPNU Jatim Kritisi Rencana Impor Beras saat Surplus Produksi Padi
- Data BPS Ungkap Penurunan Lahan Pertanian dan Produksi Padi di Jember 3,4%, ini Saran LP2M Unej
"Kemampuan produksi beras lokal harus dikedepankan, bukan langkah pragmatis impor," cetusnya.
Ia menilai Kementerian Perdagangan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk dengan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
"Basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden di dalam mengambil keputusan politik harus senapas dengan kebijakan politik pangan presiden, dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani," katanya.
Ia meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi belajar dari Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, dalam mengambil keputusan.
