SURABAYA (BangsaOnline) - Pemerintah belakangan ini gencar mengkampanyekan larang pakaian impor bekas masuk ke Indonesia, larangan serupa juga berlaku di Jawa Timur. Alasannya, berbahaya terhadap kesehatan karena adanya bakteri pada pakaian bekas impor. Pemerintah juga beralasan, pelarangan itu untuk melindungi produk tekstil dalam negeri dari serangan produk impor.
Anggota DPRD Jatim, Chusainuddin mendukung adanya pelarangan impor pakaian bekas terutama di Jawa Timur karena tidak higienis dan berbahaya terhadap kesehatan. Namun, anggota Dewan asal daerah pemilihan (dapil) Jatim VI ini berharap larangan itu juga diikuti dengan perhatian pemprov terhadap para pengrajin konveksi agar bisa berkembang dan bersaing dengan produk impor. Terlebih memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Chusainuddin prihatin dengan industri konveksi di Jatim yang seolah mati suri. Padahal Jatim punya potensi besar, dirinya mencontohkan di Desa Botoran, Tulungagung ada ratusan pengusaha konveksi. Jumlah itu bisa berlipat bila ditambah dengan mereka yang kelas rumah tangga. Tak heran sejak dulu desa Botoran memang dikenal sebagai sentra industri konveksi yang memproduksi pakaian jadi. Bahkan sebelum perang teluk, produk seprai dan selimut asal desa Botoran ini menjadi primadona dan merajai pasaran di Timur Tengah. Tapi sekarang industri konveksi di sana sudah kembang-kempis.
“Dulu sprei asal Desa Botoran merajai pasaran di Timur Tengah. Sekarang, jangankan impor. Di dalam negeripun kalah bersaing dengan produk asal Tasik, Jawa Barat,” tutur politisi asli Tulungagung itu, Kamis (19/2).
Politisi PKB ini berharap Pemprov memberi dukungan untuk sentra konveksi di Tulungagung. Dukungan itu bisa berupa pembinaan manajemen sampai membantu akses pemasaran. Bantuan penyediaan bahan baku yang murah juga akan sangat bermanfaat bagi para pengusaha konveksi karena selama ini kendala mereka adalah ketersedian bahan baku yang murah. Mantan ajudan Menakertrans ini juga berharap pemprov bisa memberi bantuan modal seperti konsepmBak Tani. Namun tentu saja prioritasnya harus untuk pengusaha konveksi kelas UMKM.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
