Selain PDAM, Sejumlah Anggota DPRD Gresik Periode 2009-2014 dan 2014-2019 Diduga Masuk Radar KPK

Selain PDAM, Sejumlah Anggota DPRD Gresik Periode 2009-2014 dan 2014-2019 Diduga Masuk Radar KPK Gedung DPRD Gresik di Jalan KH. Wachid Hasyim, Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tak hanya mengusut dan mendalami perkara dugaan korupsi proyek kerja sama investasi PDAM Giri Tirta Gresik dengan PT. Dewata Bangun Tirta (DBT) dan Drupadi Agung Lestari (DAL) sebesar Rp 133 miliar di tahun 2012.

Informasi yang diterima BANGSAONLINE.com, KPK saat ini juga tengah mendalami perkara dugaan korupsi di 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gresik, dan satu perusahaan daerah.

Baca Juga: Siap Dipenjara, Hasto: Menyongsong Jeruji Suatu Kehormatan, Bagian dari Pengorbanan Cita-Cita

Kabarnya, dugaan korupsi di 4 OPD itu juga menyeret sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Gresik periode 2009-2014, dan 2014-2019.

"Jadi, ada 4 OPD yang memiliki kegiatan (proyek). Dari kegiatan tersebut ada dugaan keterkaitan atau aliran uang ke sejumlah anggota atau pimpinan DPRD Gresik periode 2009-2014 dan periode 2014-2019," ungkap seorang sumber kepada BANGSAONLINE.com, Senin (12/4/2021).

Masih menurut sumber tersebut, petugas KPK sejauh ini tengah melakukan pemantauan OPD dan DPRD Gresik untuk melakukan pendalaman perkara yang tengah ditangani.

Baca Juga: KPK Tetapkan Hasto Tersangka, Sejumlah Kader PDIP Belum Komentar

Bahkan, sumber tersebut meminta BANGSAONLINE.com untuk terus memantau sejumlah OPD, dan DPRD, lantaran petugas KPK sewaktu-waktu bisa datang untuk melakukan pendalaman maupun penggeledahan. "Dipantau saja terus pak," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com mengaku tak tahu menahu soal kegiatan OPD yang ditengarai melibatkan sejumlah anggota dan pimpinan DPRD.

"Saya tak tahu, dan saya selaku pimpinan DPRD tak pernah terlibat dalam kegiatan seperti proyek dan lainnya di OPD," kata Mujid kepada BANGSAONLINE.com, Senin (13/2/2021) malam.

Baca Juga: KPK Periksa Bupati Karna di Polres Bondowoso, Sejumlah Nama ini Turut Masuk Jadwal

Menurut Mujid, Fraksi PDIP DPRD Gresik pada periode 2009-2014 dan 2014-2019 menjadi oposisi pemerintah. "Makanya, kami (PDIP) tak ada sangkut pautnya dengan kegiatan-kegiatan di sejumlah OPD," kata Ketua DPC PDIP Gresik ini.

Mujid juga menegaskan, dirinya tak pernah bersingungan dengan kegiatan OPD selama menjabat pimpinan DPRD Gresik. Karena itu, dirinya tak tahu menahu soal kegiatan-kegiatan yang dikabarkan tengah didalami KPK.

"Haq (benar) saya tidak tahu menahu soal itu. Karena saya tak pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan di OPD," pungkasnya. (hud/rev)

Baca Juga: Peringatan Harkodia di Pasuruan, Pj Gubernur Jatim Tekankan Pilar Utama Pencegahan Korupsi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Resmi Dipecat! Novel Baswedan dkk Letakkan Kartu Identitas KPK':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO