Komisi E DPRD Jatim saat hearing dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Magetan, belum lama ini.
"Salah satunya adalah meningkatkan anggaran untuk pembangunan pemberdayaan anak dan perempuan di Jawa Timur. Sampai saat ini angkanya sangat kecil," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengaku sudah memprediksi angka kenaikan pernikahan anak atau pernikahan dini di Jawa Timur.
"Pasca dinaikkannya ambang usia menikah, dulu kan 16 perempuan dan 19 laki-laki dan sekarang 19 perempuan dan 21 laki-laki, ini pasti naik dan sudah kita prediksi pasti angka pernikahan dini menjadi naik. Tidak apa-apa ini tantangan," katanya.
Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu mengatakan, adanya pernikahan anak menimbulkan risiko yang cukup tinggi. Pasalnya, orangtua tidak siap secara mental dan psikologis untuk menerima kehadiran keluarga baru.
"Karena menikahkan anak di usia 16 tidak bijaksana karena mereka secara fisik belum siap. Kalau ada (pernikahan anak) kasusnya adalah accident atau Married by Accident (MBA), maka memang faktanya di masa pandemi dengan korban anak meningkat drastis," tambahnya.
Risiko yang bisa terjadi karena adanya pernikahan anak adalah meningkatnya angka perceraian dan angka kematian pada bayi serta ibunya. Karena itu dia meminta para orang tua membatasi asupan anak terhadap media sosial secara berlebihan, terutama konten-konten porno agar anak bisa tumbuh kembang secara maksimal dan tidak terpengaruh dengan hal hal negatif di medsos.
"Ketika anak-anak dalam pengasuhan orang tua ya, ini PR bersama kita. Ketika kekerasan seksual dengan korban anak terjadi, maka dengan sendirinya MB juga akan banyak. Kalau ambil banyak kegagalan kelahiran meningkat perceraian juga meningkat. Sebetulnya ruang ruang di mana anak-anak melakukan hubungan yang melampaui batas harus ditekan. Apa itu, misalnya akses berlebihan terhadap media sosial dan asupan konten porno. Siapa yang bisa melakukan pertama orang tua," pungkasnya. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
