SAMPANG (BangsaOnline) - Puluhan nelayan dari Desa Tamberu Timur, Tamberu Barat, Banyuates, Nepah dan Betioh ngeluruk kantor Pemkab Sampang untuk mempertanyakan nasib mereka sebagai warga yang terdampak dari kegiatan eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) oleh Petronas, Kamis (5/3).
Namun sayangnya, pihak dari Petronas tidak hadir menemui mereka, puluhan nelayan tersebut merasa kecewa karena hanya di temui oleh Wakil Bupati Sampang, Fadhilah Budiono, Asisten II, Samsyul Hidayat dan Diruktur Utama BUMD Triple S (SSS).
Padahal, para nelayan ini berharap bisa beraudiensi langsung dengan pihak Petronas. Para nelayan ini mengaku selama ini tidak pernah dilibatkan oleh Petronas. Dari awal proses eksplorasi tidak pernah ada komunikasi, sebab keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka yang bisa merasakan langsung dampak dari kegiatan Migas. Apalagi sejak adanya eksplorasi Migas, hasil tangkapan nelayan menjadi menurun.
“Kami hanya ingin minta pejelasan terkait hak rakyat pantai utara, apa yang seharusnya diterima dari kegiatan Migas, yang menurut analisis lingkungan ditetapkan sebagai daerah terdampak,” kata Tamsul dari Madura Development Watch (MDW) yang mendampingi puluhan nelayan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Asisten II Pemda Sampang, Syamsul Hidayat menjelaskan bahwa selama ini yang dia ketahui, Petronas telah memberikan Corporate Sosial Responsibility (CSR) senilai Rp. 600 juta terhadap warga Banyuates, Sokobenah dan Ketapang.
“Ada tiga macam bentuk CSR yang diberikan, diantaranya pelatihan kerja selama sebulan yang melibatkan 3 Kecamatan. Dan juga Rehabilitasi gedung Madrasah dan MCK. Jadi hanya itu yang saya ketahui, untuk sosialisasi Petronas saya kurang paham karena adanya kesibukan saya kadang tidak hadir di kegiatan Petronas,” terang Samsul.
Namun para nelayan kurang puas dengan penjelasan dari Asisten II, untuk menengahi kekecewaan para nelayan. Pemda Sampang akhirnya menyikapi dengan berencana menjadawal ulang pertemuan antara Petronas dengan para nelayan pantai utara.
“Paling lambat hari kamis yang akan datang, Petronas harus bisa dihadirkan. Kalau tidak ada iktikad baik maka akan menjadi bumerang bagi Petronas. Kalau masih mangkir dari batas maksimal yang telah disetujui kita ramai-ramai akan ke SKK Migas Surabaya,” Tegas Tamsul.
Baca Juga: Pemkab Pamekasan dan Petronas North Ketapang Sosialisasikan Rencana Survei Migas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
