Bupati Gus Yani didampingi Wabup Bu Min beserta Kapolres dan Dandim ketika rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Kantor Kecamatan Kebomas. (foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani merespons cepat keluhan Ketua RW di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas soal warga isoman Covid-19 yang tak dapat bantuan lantaran bukan warga Gresik.
Bupati Gus Yani memastikan seluruh warga yang isoman karena terpapar Covid-19 baik warga asli Gresik dan maupun yang hanya berdomisili (non-KTP Gresik) tetap mendapatkan bantuan.
BACA JUGA:
- Bapak dan Anak yang Tercebur ke Sungai Sidoarjo-Gresik Belum Ditemukan, Petugas Perluas Pencarian
- Bapak dan Anak Tenggelam ke Sungai Sidoarjo-Gresik, Petugas Lakukan Pencarian
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Diduga Pemicu Kerusuhan H-1 Lebaran, Dua dari Sepuluh Remaja di Gresik Diamankan Polisi
"Tetap dapat. Warga isoman yang tak ber-KTP Gresik dan berdomisili Gresik mendapatkan bantuan," kata Bupati Gus Yani kepada BANGSAONLINE.com, usai mengadakan rapat koordinasi dengan Wabup Gresik Aminatun Habibah, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, Dandim 0817/Gresik Letkol Inf. Taufik Ismail beserta kepala OPD dan camat membahas penanganan Covid-19 di masa PPKM darurat, di Kantor Kecamatan Kebomas, Kamis (22/7/2021).
Menurut Bupati Gus Yani, bantuan untuk warga isoman non-KTP Gresik tersebut akan diambilkan dari posko darurat yang telah didirikan. "Bantuan diambilkan dari posko darurat yang telah kami dirikan," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Gresik telah mendirikan empat posko darurat. Posko I di Kantor Kecamatan Kebomas mengkover bantuan meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar. Posko II di Kantor Kecamatan Kedamean meliputi Kecamatan Kedamean, Menganti, Driyorejo, dan Wringinanom.
Kemudian, posko III di Kantor Kecamatan Cerme meliputi Kecamatan Cerme, Duduksampeyan, Balongpanggang, dan Benjeng, serta posko IV di Kantor Kecamatan Sidayu meliputi Kecamatan Sidayu, Bungah, Ujungpangkah, Dukun, dan Panceng.
"Untuk itu, saya minta kepala desa, lurah, RW, dan RT selaku yang berada di hulu harus tanggap akan kondisi warganya. Warga isoman yang belum dapat bantuan dilaporkan ke posko darurat," pintanya.
Ditanya kemungkinan melakukan refocussing anggaran lagi untuk menggeber program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak Covid-19, bupati menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi terkait efektivitas program tersebut. Terlebih, saat ini belum bisa dipastikan kapan pandemi akan berakhir.
"Makanya, kita harus menyiapkan napas panjang," terangnya.
Sebab, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, lanjut Gus Yani, pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Terlebih setelah munculnya varian baru.
"Untuk itu, Pak Presiden meminta kepada gubernur, bupati, wali kota yang didukung oleh seluruh jajaran forkopimda agar fokus kepada masalah ini baik sisi Covid-19-nya maupun sisi ekonomi. Manajemen serta pengorganisasian adalah kunci, dan Pak Presiden minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya," urainya.
Menurut Gus Yani, dalam penanganan pandemi Covid-19 dibutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat, bergerak cepat, dan responsif. "Kepemimpinan lapangan harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa," pungkasnya.
Sementara itu, Sekcam Kebomas Zainul Arifin membenarkan bahwa warga isoman non-KTP Gresik juga akan mendapatkan bantuan dari posko darurat. "Nanti RT atau RW cukup minta kelengkapan domisili," katanya.
Namun, kata Zainul, untuk saat ini bantuan tak bisa diberikan secara bersamaan atau bertahap. Sebab, masih menunggu kesiapan bantuan, pengemasan, dan lainnya.
"Jadi, kembali saya tegaskan warga isoman non-KTP Gresik bisa dapat bantuan. Semua masih kami data," pungkasnya. (hud/zar)
