DPRD Gresik Sidak ke Puskesmas di Bawean, Dilapori Pasien Jamkesmas Tetap Bayar

GRESIK (BangsaOnline) - Dalam Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KKDD) ke Pulau Bawean, rombongan Komisi D DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Tambak. Rombongan Komisi D berkeliling ruang puskesmas yang baru selesai pembangunannya dengan menelan anggaran Rp 4 miliar dalam APBD Gresik tahun 2014 tersebut.

Termasuk berdialog dengan pasien yang sedang menjalani rawat inap disitu. Kaitannya dengan pelayanan di Puskesmas Tambak. Alangkah terkejutnya rombongan Komisi D ketika berdialog dengan salah satu keluarga pasien yang mengaku dipungut Rp 100 ribu oleh pihak puskesmas meskipun keluarga pasien tersebut sudah menunjukkan kartu Jamskesmas (jaminan kesehatan masyarakat).

Keluarga dari pasien bernama Nurul Hidayah tersebut kepada rombongan Komisi D mengaku awal masuk ke rawat inap di Puskesmas Tambak telah dipungut biaya sebesar Rp 300 ribu karena belum bisa menunjukkan kartu Jamkesmas. Namun, setelah ditunjukkan kartu Jamkesmas, akhirnya uangnya hanya dikembalikan sebesar Rp 200 ribu.

Mendengar pengakuan tersebut, rombongan Komisi D langsung klarifikasi kepada Kepala Puskesmas Tambak,drg Siti Azizah. Bahkan, anggota Komisi D Syaichu Busyiri meminta ditunjukkan kuitansi pembayarannya agar diketahui uang tersebut dipergunakan untuk apa. Sebab, pasien Jamkesmas seharusnya gratis tanpa ada pungutan.

"Coba saya ingin melihat kuitansinya, dipakai apa uang itu,” katanya sambil memeriksa arsip di puskesmas.

Namun, rombongan Komisi D kecewa karena tak ditemukan kuitansi tersebut. Alasan pihak puskesmas, bendahara puskemas sedang tidak masuk. Selain itu, pengakuan dari petugas di Puskesmas Tambak, ada beberapa obat yang tak dicover oleh Jamkesmas. Termasuk meminta tambahan menggunakan oksigen.

Komisi D meminta agar pihak puskesmas memberikan pengertian kepada pasien tentang obat yang di cover Jamkesmas dan obat yang membeli sendiri.

"Keluarga pasien agar diberi infornasi yang jelas. Dan kuitansi yang dibuat oleh puskesmas harus jelas diuraikan kegunaannya untuk apa,” timpal Anggota Komisi D, Tri Purwito.

Anggota Komisi D lainnya, H Muntafifi SE juga mempertanyakan tentang biaya pendampingan pasien sebesar Rp 800 ribu untuk membawa pasien ke RSUD Ibnu Sina dari Pulau Bawean. Kepala Puskesmas Tambak drg Siti Azizah menyatakan sudah tidak ada lagi. Sebab, semua sudah ditanggung oleh pemerintah.

Hanya saja, pihaknya meminta para legislator agar mendesak pemerintah segera mencairkan klaim atas pasien Jamkesmas maupun BPJS. Sebab, uang tersebut untuk operasional puskesmas.

"Kami minta pemerintah secepatnya mencairkan klaim biar kita tidak nambeli terus. Dana puskesmas sangat terbatas,” pintanya.

Sebelumnya, rombongan Komisi D DPRD Gresik dalam dialog terbuka dengan tenaga kesehatan di Pulau Bawean juga disambati terkait kesejahteraannya. Sebab, mereka tak mendapat tunjangan seperti guru yang bersertifikasi.

Selain itu, terkait keberadaan RS Umar Mas'ud di Kecamatan Sangkapura, Bawean juga menjadi persoalan. Sebab, tanah tersebut awalnya digunakan untuk Puskesmas Sangkapura.

"Gedungnya adalah rumah sakit, isinya puskesmas karena dulu tanahnya puskesmas. Puskesmas masih perlu ada di Sangkapura karena puskesmas preventif sedangkan rumah sakit, promotif. Kalau puskesmas harus manajemen rumah sakit harus dibantu, kalau pakai anggaran puksekmas hanya cukup 2 bulan saja. Pelayanan tetap puskesmas, tetapi manajemennya meniru rumah sakit. Tapi kalau medis, kami tetap puskesmas karena takut malapraktik,” ujar Kepala Puskesmas Sangkapura, dr Tony S Haryanto.

Dalam dialog juga diusulkan agar dokter umum yang asli Pulau Bawean disekolahkan dokter spesialis dan diikat kontrak. Sebab, sangat sulit untuk dokter spesialis di Pulau Bawean.

Berbagai masukan tersebut ditampung oleh Komisi D yang akan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News