PEDULI: Bambang Haryo Soekartono (BHS) memberikan sembako ke warga isoman di Sidoarjo, awal Agustus lalu. foto: ist.
Selain itu pada 22 Agustus, itu terjadi penurunan menjadi 12.408 kasus dan kematian menurun menjadi 1.030 kasus. Nah pada 22 Agustus ini, kata BHS, kondisinya sama persis pada saat pemerintah menunjuk Menko Marves, Luhut B Pandjaitan sebagai koordinator pelaksana PPKM. Karena itu, BHS pun menilai analisa terhadap hasil penerapan PPKM tidak dilakukan.
"Penerapan PPKM bukan berdasarkan hasil analisa mendalam, tapi hanya berdasarkan perkiraan. Ini yang tidak boleh terjadi. Penerapan PPKM tanpa analisa mengakibatkan begitu banyak kematian. Bahkan tidak hanya kematian manusia, tetapi yang paling membuat rakyat kesulitan adalah kematian ekonomi," tandas BHS.
Selain itu, BHS juga menyinggung soal vaksinasi yang dilakukan pemerintah dan hampir menyentuh 50 persen rakyat Indonesia. Namun kata BHS, pemerintah sendiri belum yakin terhadap vaksinasi.
Harusnya, jika pemerintah yakin dengan vaksinasi, maka tidak perlu lagi menggunakan hasil tes PCR maupun antigen untuk kegiatan masyarakat, misalnya menggunakan transportasi publik.
Padahal saat di transportasi publik maupun di mal, dan tempat publik lainnya, kebanyakan masyarakat membatasi interaksi. "Karena mereka sendiri juga tidak ingin tertular covid. Dan ada penerapan prokes yang ketat di tempat-tempat tersebut," urai BHS.
BHS lantas membandingkan dengan negara-negara lain. Di negara lain, begitu warga sudah mendapat vaksin, mereka tidak diwajibkan memakai masker. Dan di sejumlah negara di dunia, BHS menyebut, tidak ada transportasi umum yang menggunakan persyaratan tes PCR maupun antigen.
Mereka, para penumpang transportasi umum itu, hanya perlu dicek temperatur saja. "Jadi ini perlu belajar banyak dari negara-negara yang sudah berhasil menekan covid. Seperti Selandia Baru, Australia, China, Italia, dan negara-negara lain termasuk Rusia," beber BHS.
Nah, untuk mengatasi penularan Covid-19 itu, BHS menyarankan pemerintah menggerakkan seluruh ASN se-Indonesia, yang jumlahnya sekitar 4,5 juta, TNI-Polri yang jumlahya 1,5 juta, untuk mengingatkan masyarakat menerapkan prokes Covid-19, yakni memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan dan lain sebagainya.
"Dan ini saya kira jauh lebih efektif daripada adanya PPKM. Dan pemerintah juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat termasuk RT/RW untuk mengingatkan masyarakat menggunakan Prokes Covid. Jadi bukan menyekat-nyekat atau melarang rakyat beraktivitas. Karena covid ini sudah menyebar ke mana-mana," tutur Owner PT Dharma Lautan Utama (DLU) Grup ini.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan vitamin kepada seluruh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. "Dan puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia wajib bisa memberikan edukasi ke publik tentang pencegahan dan pengobatan covid. Dan ini masuk dalam mitigasi bencana," pungkas BHS. (sta)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
