BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Wabagio, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Bangkalan dicecar oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, terkait melejitnya angka kemiskinan di Kota Bangkalan, saat rapat KUA PPAS TA 2022 di Ruang Banggar.
Menurut Mahmudi, anggota Banggar, angka kemiskinan yang dipaparkan kadinsos tidak sama dengan angka Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan, yang tercatat hanya sebanyak 204.000 orang dari jumlah penduduk 1.060.000 jiwa. Sementara dari dinsos, angka kemiskinan disebut mencapai 501.714 orang dari total 1.082.656 jiwa.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Komitmen Berantas Judol
Mahmudi geram terkait melejitnya angka kemiskinan yang hampir 50 persen penduduk Bangkalan. Ia curiga jika angka ini adalah hasil manipulasi data agar dana kucuran bansos mengalir.
"Apakah ini hanya manipulasi data mensiasati bansos, atau riil di lapangan saya tidak tahu. Atau memang dibuat miskin agar pencairan bansos dan lain-lain," ungkapnya kepada media.
"Jika kemiskinan betul berada di angka 501.714 jiwa, maka kinerja bupati buruk, bahkan disclaimer, sangat buruk," ucapnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024
Senada, H. Musawwir, Ketua Fraksi Kebangkitan Hati Nurani, juga mempertanyakan data terkait angka kemiskinan yang dipaparkan dinsos. Jika angka yang dipaparkan dinsos, berarti hampir separuh warga Bangkalan miskin. "Ini sangat prihatin, dan data tidak sesuai dengan data BPS yang hanya 204 ribu jiwa. Data ini amburadul," tambahnya.
Bahkan, kata Musawwir, di data tersebut ada yang punya rumah bertingkat, memiliki mobil, tapi dikategorikan miskin. "Sementara orang yang akan dimakan besok, harus mencari hari ini, tidak mendapatkan bantuan," jelasnya.
Hal yang sama diutarakan Mohammad Hotib, Ketua Fraksi PKB. Kata dia, angka kemiskinan setiap tahun harusnya berkurang, namun saat ini semakin bertambah. "Mungkin akibat dari pandemi, awalnya ada di middle class (kelas menengah) bisa saja sekarang masuk ambang batas miskin," jelas Hotib.
Baca Juga: Tak Cukup Bukti, Bawaslu Bangkalan Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Di sisi lain, Sekdakab Bangkalan Taufan Zairinsjah menegaskan bahwa sesuai data dari Pusdatin, kemiskinan masyarakat Bangkalan mencapai 501.714 jiwa. "Bahwa angka menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada bulan Oktober 2020 mencapai 139.605 keluarga dan 501.714 jiwa," tegasnya.
Saat dikonfirmasi terkait beda data dengan BPS, Taufan menjelaskan bahwa angka yang tertera di BPS adalah data makro, sedangkan di dinsos data detil dengan 40 lebih kriteria. (uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News