Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak membacakan pendapat eksekutif terhadap raperda ormas yang merupakan raperda inisiatif dewan pada rapat paripurna di DPRD Jatim. (foto: ist)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa jumlah dan potensi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jatim sangat besar. Karena itu, dapat dipahami jika DPRD Jatim mengusulkan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
Dengan tujuan sebagai langkah strategis untuk menjadikan potensi ini menjadi berkualitas dan berjalan beriringan dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
"Sebagian besar rumusan norma dari raperda ini merupakan penjabaran ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas," ujar Emil, Senin (6/9/2021).
Mantan Bupati Trenggalek ini menjelaskan, ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 22 Ayat 1 yang menyatakan pemberdayaan ormas dilakukan oleh ormas yang bersangkutan.
Sementara Pasal 24 Ayat 1 yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
"Ini dapat dimaknai bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan ormas adalah ormas itu sendiri. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ormas bersifat diskresioner yang berarti dapat dilakukan maupun tidak," katanya.
Suami Arumi Bachsin ini mengatakan, berdasarkan kedua perundang-undangan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan atau mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan mengenai peran serta pemerintah daerah dalam pemberdayaan ormas.
Ia berharap agar nantinya raperda ini dapat diimplementasikan dalam pemberdayaan ormas. "Dan menciptakan ormas yang berkualitas dan mempunyai daya dukung bagi pembangunan," jelasnya.
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa setelah mempelajari raperda tentang pemberdayaan ormas dapat disimpulkan pembentukan raperda ini didasarkan atas kewenangan atributif yang dimiliki oleh Pemprov Jatim sebagai daerah otonom.
Diketahui, berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, bahwa ormas yang terdaftar di Jatim cukup besar, yakni 916, sedangkan untuk perkumpulan berjumlah 197, dan untuk yayasan ada 26. (mdr/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
