“Kalau di pemprov ada wagub, di pemkab ada wabup. Sementara di pemerintah pusat dikomandani Bapak Wapres RI selaku Ketua TNP2K. Inilah yang harus dikoordinasikan karena terminologi kemiskinan ekstrem merupakan hal yang baru, intervensinya yang efektif seperti apa harus dicari formula bersama, sambil menunggu guidance dari TNP2K,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem, adalah kelompok masyarakat yang pengeluaran per harinya di bawah 1,9 Dollar US. Dan tahun ini, ada 7 provinsi yang dijadikan uji coba, salah satunya Jawa Timur. Dari tiap provinsi masing-masing diambil 5 kabupaten/ kota, dan tiap kabupaten/kota diambil 5 kecamatan untuk diuji coba. Lalu diambil 5 desa atau kelurahan dari tiap kecamatan.
"Kembali saya ingin mengingatkan bahwa ada program pemerintah, sekarang ini ada 5 kabupaten yang ditargetkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Tahun 2022 ini akan ditambahkan 25 kabupaten/kota. Kabupaten Tulungagung di dalamnya," jelas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
"Masing-masing lima kecamatan itu perlu diintervensi dengan efektif, koordinator tim untuk penanganan kemiskinan adalah wakil bupati, di tingkat provinsi adalah wakil gubernur, dan wakil presiden kalau di pusat," terangnya.
Khofifah juga berharap Wabup Gatut dapat segera bersinergi dan bekerja sama dengan Bupati Maryoto sehingga dapat meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih Kabupaten Tulungagung. Salah satunya yang baru saja ditorehkan adalah PKK Kabupaten Tulungagung kembali mencatatkan sebagai PKK terbaik se-Jawa Timur.
"Struktur pemerintahan ini tentu kita harapkan bisa meningkatkan seluruh proses kemajuan dari yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sekarang ini," harapnya.
Turut hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Bupati Tulungagung antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, segenap jajaran Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tulungagung dan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (dev/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News