Apresiasi Muktamar NU Ditunda, Kiai Asep Minta segera Ditentukan Tanggalnya

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com – Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA mengapresiasi langkah PBNU yang menunda pelaksanaan Muktamar NU ke-34 yang rencananya digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung Sumatera Selatan. Menurut Kiai Asep, NU harus mengutamakan kepentingan nasional, karena ada kaidah dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan atau meraih kemaslahatan).

“Tapi harus segera ditetapkan kapan Muktamar NU dilaksanakan. Misalnya tanggal 31 Januari 2022. Atau Februari tanggal berapa,” kata Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (18/11/2021).

Kiai miliarder tapi dermawan itu minta panitia memanfaatkan penundaan itu untuk memaksimalkan persiapan Muktamar NU. “Saya dengar jalan menuju lokasi pembukaan Muktamar NU itu sangat sempit. Dengan penundaan itu kan bisa dikerjakan secara cepat dan gotong royong. Kalau model Amanatul Ummah, sejelek apa pun kondisi jalan itu, kalau Muktamar NU ditunda sampai dua bulan, bisa selesai,” katanya.

Ia memberi contoh Muktamar NU di Cipasung. Menurut dia, waktu Muktamar NU Cipasung warga NU sangat guyub membantu. Bahkan mereka selain membantu secara material juga tenaga secara gotong royong.

“Semua kebutuhan Muktamar NU di Cipasung disiapkan warga NU,” katanya. Melihat keikhlasan warga NU itu, Kiai Asep wanti-wanti jangan ada pengurus yang berkhianat pada NU.

“Kalau sudah seperti itu (warga NU secara ikhlas menyumbangkan tenaga dan hartanya), maka jangan sampai ada yang berkhianat,” pinta putra pendiri NU, KH Abdul Chalim, itu.

Ia mengaku mendapat informasi bahwa di Aceh ada oknum dari calon tertentu menawarkan uang Rp 100 juta jika mau memilih calon ketua umum yang didukung. “Atau ada informasi oknum tertentu memborong kamar hotel dan sebagainya. Calon seperti itu jangan dipilih,” tambahnya.

Kiai Asep bahkan mengajak para kiai dan warga NU membaca hizib nashar agar siapa pun yang merusak NU – baik dari luar NU maupun dari dalam NU sendiri - dihalau oleh Allah SWT.

Menurut Kiai Asep, kini ketua-ketua PCNU bingung karena calon ketua umum yang muncul tak diminati para kiai. “Perlu calon alternatif yang punya karakter dan wawasan internasional. Jangan sampai ketua umum PBNU nanti didikte dunia internasional, terutama Israel,” katanya sembari menegaskan bahwa Yahudi sudah lama ingin mengusai NU.

Seperti diberitakan, Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) akhirnya menunda pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang rencananya bakal digelar pada 23-25 Desember 2021 di Lampung, Suamtera Utara.

Penundaan itu terkait dengan kebijakan pemerintah tentang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 se-Indonesia pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 mendatang.

Pengumuman penundaan itu disampaikan Sekretaris Jendral PBNU Helmy Faishal Zaini. Namun Helmy yang mantan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu belum bisa memastikan kapan Muktamar NU itu akal digelar.

"Maka, dalam konteks itu, PBNU nanti akan memutuskan jadwalnya kapan," kata Helmy, Kamis (18/11).

Dikutip CNN, Helmy menyebut banyak aspirasi dari warga NU yang menyarankan Muktamar diundur hingga 31 Januari 2022 mendatang. Tanggal itu bertepatan Hari Lahir NU.

"Waktu tepatnya kapan, nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekjen PBNU, Rais Aam dan Katib Aam," kata mantan Menteri PDT itu.

Seperti diberitakan, Muktamar NU semula akan digelar pada 23-25 Desember 2021. Salah satu agendanya adalah memilih Rais Am Syuriah dan Ketua Umum PBNU. Dua bakal calon kandidat yang muncul adalah KH Said Aqil Siradj yang sudah menjabat ketua umum PBNU dua periode dan Katib Aam Syuriah PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Namun sebagian besar ketua PCNU yang memiliki hak suara memilih mengaku tak srek dengan dua kandidat itu. Mereka masih mencari calon ketua umum alternatif untuk menahkodai NU ke depan.

Seperti diberitakan, Pemerintah RI memutuskan menetapkan seluruh wilayah di Indonesia berstatus PPKM Level 3 saat momen libur nataru.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan ini untuk mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19). Kebijakan ini akan berlangsung mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/11).

Keputusan itu dikeluarkan guna memperketat pergerakan masyarakat dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Nataru. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia, baik yang saat ini berstatus PPKM Level 1 dan 2 juga akan menerapkan aturan PPKM Level 3. (mma)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News