SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA, minta agar rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditunda.
“Menurut saya, mohon maaf, lebih baik ditunda saja,” kata Kiai Asep Saifuddin Chalim kepada M Mas’ud Adnan, wartawan BANGSAONLINE.com yang mewawancarai di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Jalan Siwalankerto Utara Surabaya, Rabu (26/1/2022).
Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com, pemerintah berencana memindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim). Presiden Joko Widodo bahkan telah memilih nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara yang pembebasan lahan tanahnya dikabarkan sangat murah itu.
Kenapa harus ditunda? Menurut Kiai Asep, ada indikasi sebagian masyarakat di lokasi IKN yang baru itu menolak. “Mencari tempat yang lain yang masyarakatnya utuh bisa menerima semua,” kata pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur itu.
Menurut Kiai Asep, pemindahan Ibu Kota Negara itu masih spekulatif. “Bisa baik tapi juga bisa tidak baik,” katanya.
Menurut Kiai Asep, selama ini muncul kesan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara adalah kepentingan kelompok tertentu. “Jangan terkesan bahwa Ibu Kota Negara itu milik warga non pribumi,” katanya.
Karena itu Kiai Asep secara tegas minta semua pembangunan dan pengolaan IKN itu didominasi oleh negara. Sebab, jika tidak, bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
“Kalau perlu mall nya juga dibangun dan dikelola negara. Tapi jangan seperti sekarang ini. Kerja BUMN dan BUMD asal-asalan. Pimpinannya tak tegas,” katanya.
Kiai Asep mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bisa menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. “Karena memperbanyak daerah menjadi pusat-pusat kegiatan, pusat keramaian, pusat ekonomi dan seterusnya. Tapi jangan membawa resistensi,” katanya.
Karena itu dominasi negara harus jelas.
Kiai Asep tak ingin nama Presiden Joko Widodo mendapat penilaian negatif dari rakyat Indonesia gara-gara proyek pemindahan IKN. Kiai Asep yang waktu kampanye pilpres all out mendukung kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dengan biaya uang pribadi itu menilai bahwa proyek IKN itu ditengarahi banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di sekeliling Jokowi.
“Selama ini Pak Jokowi telah mendapat penilaian baik dari masyarakat. Karena itu jangan sampai di akhir jabatannya mendapat penilaian tidak baik,” kata Kiai Asep yang putra KH Abdul Chalim, salah seorang kiai pendiri NU. (mma)
