
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jatim ke SMAN 1 Bangil dalam rangka sosialisasi pelaksanaan transformasi SMAN 1 Bangil menjadi SMAN 1 Taruna Madani, dituding sarat kepentingan. Pasalnya sosialisasi tersebut tidak melibatkan perwakilan masyarakat sekitar Bangil.
Pertemuan itu dihadiri dari pihak Ponpes Dalwa, TNI AL, SMAN 1 Bangil, Pemprov Jatim, serta Anggota Komisi E DPRD Jatim, Jumat (21/1).
BACA JUGA:
- Anik Maslachah, Kader Perempuan NU Pertama yang Menjadi Pimpinan DPRD Jatim
- Anggota DPRD Jatim ini Ajak Doa dan Tahlil untuk Warga Benowo Korban Kecelakaan Tol Sumo
- Perlintasan KA Rawan Kecelakaan, Dewan Minta Dishub Jatim Beri Perhatian Khusus
- Soal Ambruknya Ruang Guru, BPBD Pasuruan: Kewenangan Penanganan Kerusakan Ada di Dinas Pendidikan
Menurut Khairil Muhlis, Alumni SMAN 1 Bangil tahun 1988, mayoritas yang diundang dalam sosialisasi tersebut adalah pihak yang pro dengan perubahan SMAN 1 Bangil ke SMAN 1 Taruna Madani.
"Buktinya dari peserta hadir dalam pertemuan di SMAN 1 Bangil tidak ada perwakilan warga sekitar seperti dari Kalianyar. Jadi kita lihat yang datang hampir semua pro, jadi undangan ini kami nilai tidak fair," jelasnya.
Pria yang juga seorang aktivis LSM ini menegaskan, bahwa masyarakat sekitar SMAN 1 Bangil masih menuntut agar tidak ada pengurangan kuota rombongan belajar (rombel), apabila nanti SMAN 1 Taruna Madani terealisasi.
"Jika ada pengurangan kuota rombel, maka bisa dipastikan para orang tua tidak bisa menyekolahkan anak mereka di SMAN 1 Bangil," cetus Muhlis.
"Pada prinsipnya pendirian SMAN 1 Taruna Madani boleh dilakukan, asalkan berdiri sendiri, tidak memanfaatkan SMAN 1 Bangil.
Simak berita selengkapnya ...