Minta Tak Ada Pengurangan Rombel dari Perubahan SMAN 1 Bangil, Alumni Ancam Gelar Demo

Minta Tak Ada Pengurangan Rombel dari Perubahan SMAN 1 Bangil, Alumni Ancam Gelar Demo Sosialisasi pelaksanaan transformasi SMAN 1 Bangil menjadi SMAN 1 Taruna Madani.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jatim ke SMAN 1 dalam rangka sosialisasi pelaksanaan transformasi SMAN 1 menjadi , dituding sarat kepentingan. Pasalnya sosialisasi tersebut tidak melibatkan perwakilan masyarakat sekitar .

Pertemuan itu dihadiri dari pihak Ponpes Dalwa, , SMAN 1 , Pemprov Jatim, serta Anggota Komisi E , Jumat (21/1).

Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah

Menurut Khairil Muhlis, Alumni SMAN 1 tahun 1988, mayoritas yang diundang dalam sosialisasi tersebut adalah pihak yang pro dengan perubahan SMAN 1 ke .

"Buktinya dari peserta hadir dalam pertemuan di SMAN 1 tidak ada perwakilan warga sekitar seperti dari Kalianyar. Jadi kita lihat yang datang hampir semua pro, jadi undangan ini kami nilai tidak fair," jelasnya.

Pria yang juga seorang aktivis LSM ini menegaskan, bahwa masyarakat sekitar SMAN 1 masih menuntut agar tidak ada pengurangan kuota rombongan belajar (rombel), apabila nanti terealisasi.

Baca Juga: Komitmen TNI AL dalam Pembinaan Olahraga Nasional, Koarmada II Gelar Kejurnas Karate

"Jika ada pengurangan kuota rombel, maka bisa dipastikan para orang tua tidak bisa menyekolahkan anak mereka di SMAN 1 ," cetus Muhlis.

"Pada prinsipnya pendirian boleh dilakukan, asalkan berdiri sendiri, tidak memanfaatkan SMAN 1 .

Ia menjelaskan, bahwa sesuai dengan regulasi di Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan siswa baru, kuota untuk zonasi diberikan sebanyak 50 persen. Sementara, 50 persennya lagi untuk kalangan miskin, difabel, ataupun yang lain.

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945

"Jika mengacu pada penerimaan siswa baru sebelumnya, jumlah siswa yang ditampung di SMAN 1 mencapai 432 orang. Artinya, ada kuota 216 siswa yang wajib berasal dari warga sekitar," katanya.

Karena itu, pihaknya akan memperjuangkan semaksimal mungkin kepentingan masyarakat agar tetap bisa memperoleh pendidikan di SMAN 1 . "Kalau perlu melakukan aksi turun jalan. Bahkan akan melakukan gugatan, jika sampai hal itu dilakukan," pungkasnya.

Tepisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Hikmah Bafaqih, bersikukuh jika tetap bisa dijalankan. Ia meyakinkan bahwa masyarakat sekitar tetap bisa sekolah di sana, karena program tersebut bisa berdampingan dengan pendidikan reguler.

Baca Juga: Upaya Entas Kemiskinan, Pj. Gubernur Adhy Serahkan Program Rehab RTLH Warga Tak Mampu di Kediri

"Soal aturan di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang mengatur tentang penerimaan siswa baru, memang berbeda dengan sekolah reguler. Di sana memang mengatur soal itu, tapi untuk sekolah kekhususan ada pengecualian untuk zonasi seperti , atau sekolah boarding school," jelasnya.

Politikus PKB ini menambahkan, bahwa pelaksanaan pendidikan taruna itu akan dimulai tahun ini. Di mana, pendidikan taruna madani dengan regular bisa berdampingan. "Artinya, siswa yang tidak bisa diterima di masih diberi kesempatan untuk bisa mendaftar ke SMAN 1 ," terangnya.

“Ada 12 kelas di tahap awal. Lima kelas untuk di mana masing-masing kelas ada 20 anak hingga 25 anak. Dan 7 kelas, untuk siswa reguler. Dan jumlah rombel untuk reguler itu pun bisa ditambah, sesuai kebutuhan nantinya. Tapi tahap awal sejumlah itu,” bebernya. (bib/par/rev)

Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Koarmada II Gelar Vaksinasi Massal 20 ribu Dosis di Nganjuk':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO