SUMENEP (BANGSAONLINE.com) - Anggaran bantuan hukum bagi warga miskin yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, setiap tahunnya dihabiskan oleh perkara perceraian.
Informasi yang berhasil dihimpun, pada tahun 2015 pemerintah daerah menyediakan anggaran sebesar Rp 250 juta. Dana tersebut akan dialokasikan terhadap 50 warga yang membutuhkan bantuan hukum.
Baca Juga: Pesan Dandim 0827 Sumenep Usai Hadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024 di Kantor Bupati
”Jadi, kami setiap perkara hanya menyediakan bantuan sebesar Rp 5 juta,” kata Kepala Bagian Hukum Setkab Sumenep Setiawan karyadi.
Menurutnya, anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah itu ada kenaikan sebanyak 20 persen dari tahun sebelumnya. ”Kalau tahun sebelumnya, kami hanya mampu menyediakan sebanyak 30 kasus. Itupun sudah terpakai semua hingga akhir tahun,” terangnya.
Dari 30 kasus yang telah ditangani selama ini, ternyata sekitar lima puluh persen lebih kasus perceraian. Bahkan, kasus tindak pidana lainnya sangat jarang diajukan oleh warga.
Baca Juga: Dinsos Sumenep Bersama USAID ERAT Gelar Workshop untuk Susun RAD Pemenuhan Hak Disabilitas
”Karena masih ada sisa tahun yang lalu, maka kami mengajukan penambahan anggaran lagi di tahun 2015 ini. Alhamdulillah anggaran itu disetujui,” terangnya.
Lebih lanjut Iwan sapaan akrabnya Setiawan Karyadi mengatakan, bantuan yang diberikan itu, tidak sembarang orang bisa menerima. Bahkan, dari usulan yang telah masuk ke Setkab Sumenep itu, masih melalui proses seleksi yang cukup ketat.
Seleksi tersebut bertujuan agar minimnya anggaran yang ada, bisa benar-benar tersalurkan kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Tidak hanya itu, sebelum diberikan bantuan tersebut, pemkab masih melakukan survei.
Baca Juga: Ciptakan Udara Bersih dan Berkualitas, DLH Sumenep dan Medco Energi Tanam Ribuan Pohon
”Makanya setiap kali mengajukan, pemohon harus melampirkan Foto Copy KTP dan juga surat keterangan miskin dari kepala desa setempat. Kalau memang benar sesuai dengan permohonannya, maka kami tunjuk pengacara untuk mendampingi kasusnya di pengadilan,” terangnya.
Lebih lanjut Iwan mengatakan, anggaran yang diberikan sebesar Rp 5 juta setiap kasus tersebut, bisa digunakan siapa saja yang memerlukan bantuan hukum baik pidana, perdata bahkan kasus hukum yang terjadi dalam rumah tangga seperti perceraian. ”Semuanya bisa baik itu korban maupun pelaku,” katanya.
Disinggung soal mekanisme penentuan pengacara yang akan menjadi klien, Iwan menjelaskan dalam menentukan pengacara yang akan menjadi kuasa hukum pihaknya berkoordinasi dengan pengadilan negeri (PN) dan pengadilan agama (PN) Sumenep.
Baca Juga: Bappeda Sumenep Hadirkan 2 Narasumber dalam Sosialisasi GDPK
Kedua institusi itu dimintai data pengacara yang sudah memiliki kualifikasi dibidang advokasi. Selanjutnya nama-nama itu diundang untuk dimintai persetujuan. ”Kalau ada permohonan baru kami rekomendasikan mereka,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
