2022, DBHCHT Pamekasan Bidang Kesehatan Naik Jadi 40 Persen, Penegakan Hukum Turun Jadi 10 Persen

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur sebagai daerah yang mendapatkan anggaran paling besar di wilayah Madura untuk alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dalam Tahun Anggaran 2022 akan mengalami segmentasi perubahan dalam porsi kegunaannya.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Fungsional Ahli Pertama Bea Cukai Madura, Tesar Pratama kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (21/2/2022).

Baca Juga: Menantu Tega Tusuk Mertua di Pamekasan

Anggaran DBHCHT yang didapat Kabupaten Pamekasan akan dipecah menjadi 3 porsi di masing-masing bidang yang telah ditetapkan.

Tesar menjelaskan, kalau tahun lalu (2021), 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persen penegakan hukum, dan 25 persen untuk kesehatan. Jadi yang penegakan hukum lari ke kesehatan. Itulah porsi yang ditentukan untuk tahun 2022.

"Porsinya 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 10 persen tadi di bidang penegakan hukum. Dan 40 persennya di bidang kesehatan," terang Tesar.

Baca Juga: Calon Wakil Bupati Pamekasan dari Pasangan Kharisma Hadir dalam Video Dugaan Money Politic

Lebih lanjut dirinya menambahkan, kalau perubahan segmentasi anggaran tersebut tentunya sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

"Kenapa harus dikurangi ke 10 persen, karena pertimbangan untuk bidang kesehatan," tegasnya.

"Kalau historinya mas, kesehatan itu minimal 50 persen. Jadi bisa 60 persen, bisa juga 70 persen. Terus tiba-tiba turun ke 25 persen. Jadi cukup tinggi banget kan turunnya. Akhirnya itu (bidang penegakan hukum) dikembalikan ke kesehatan sekitar 15 persen. Dan penegak hukum akhirnya 10 persen (tahun 2022 Ini)," tambah Tesar.

Baca Juga: Didampingi Pj Bupati, UK Petra Serahkan Proyek Hibah Teknologi Biogas di Taneyan Lanjhang Pamekasan

Tapi tidak perlu khawatir, sambung Tesar, dirinya merinci kalau dari 10 persen DBHCHT di Madura saja seperti kemarin, Pamekasan mendapat dapat Rp 64,5 miliar.

"Jadi, 10 persennya kan Rp 6 miliaran. Masih sangat besar. Kalau Bangkalan (tahun 2021), itu Rp 16-17 miliar. Berarti kalau 10 persen berarti sekitar Rp 1,6-1,7 miliar. Itu anggaran yang cukup besar untuk anggaran-anggaran," jelas Tesar secara umum memaparkan perhitungan anggaran kepada awak media.

"Tapi memang, nantinya kembali pada kebijakan pemerintah daerah," pungkasnya. (dim/ian)

Baca Juga: Bawaslu Pamekasan Tetapkan Adanya Dugaan Money Politic Tim Paslon Kharisma

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News