Selama Ramadan, Dishub Kota Pasuruan Laksanakan Operasi Penertiban Juru Parkir

"Saya berharap kepada masyarakat apabila menemukan juru parkir liar, laporkan ke kami. Bila perlu difoto dan tunjukan kepada kami," tegasnya. (adv/ard/ari)

Pelaksanaan operasi parkir mengacu pada Peraturan Wali Kota Pasuruan nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman juru parkir Kota Pasuruan yakni:

a. Bahwa dalam rangka Perparkiran Kota Pasuruan diperlukan Juru Parkir Kota Pasuruan

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pasuruan tentang Kota Pasuruan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Sedangkan sanksi-sanksi perwali yang disampaikan:

Pasal 13

(1) Jika Juru Parkir melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Jika terdapat Juru Parkir yang melakukan pemungutan jasa parkir dan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penegak hukum maka segala permasalahan menjadi tanggung jawab Juru Parkir yang bersangkutan.