Rencana Rp4,2 M untuk Gaji Karyawan Eks 2 Perumda pada RAPBD 2023 Bertentangan dengan PP 48/2005

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo mempertanyakan rencana alokasi anggaran sebesar Rp4,2 miliar untuk gaji karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasir Putih dan Banongan yang sudah dibubarkan beberapa bulan yang lalu.

Hal itu disampaikan pimpinan dan anggota komisi II saat menggelar jumpa pers bersama beberapa wartawan di ruangan komisi II, Rabu (23/11/2022).

Suprapto, juru bicara komisi II, mempertanyakan landasan hukum pemberian gaji kepada pegawai dua perumda.

"Ada masalah cantolan dasar hukum pemberian gaji karyawan," katanya.

Dalam rapat kerja komisi II dengan dinas terkait, diketahui ada alokasi dana sebesar Rp1,4 miliar untuk Perumda Banongan dan Rp2,8 miliar untuk Perumda Pasir Putih. Anggaran itu diperuntukkan gaji dan operasional karyawan selama 7 bulan.

"Total 4,2 M ini dalam RAPBD 2023 ini berpotensi bermasalah secara hukum," cetus Prapto.

Menurutnya, regulasi tentang status dan gaji karyawan dua perumda tersebut bertentangan dengan peraturan tentang ASN. Di mana PP Nomor 48/2005 menyatakan larangan pengangkatan honorer. Sedang perda mengamanatkan gaji karyawan diperhatikan.

"Ini bertentangan dengan peraturan di atasnya," jelas Prapto.

Ia juga meminta penjelasan pemkab tentang konsep pengelolaan kedua perumda pasca pembubaran.

"Konsepnya belum jelas," katanya.

Prapto menyebut, munculnya banyak masalah seperti beban gaji pada APBD ini akibat pemkab mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembubaran perumda.

"Tanpa konsep yang jelas, pembubaran perumda ini pemborosan APBD," pungkas Suprapto.

Sementara salah satu anggota dewan mengaku mendapat informasi kedua perumda tersebut masih beraktivitas pasca dibubarkan.

Pasir putih dikabarkan mendapat pemasukan bersih Rp300 juta per bulan. Sedangkan Perumda Banongan yang disewakan berbalut kerja sama belum ada informasi.