Ketua TP PKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar. saat memberi sambutan. Foto: Ist
Adanya undang-undang TPKS ini, Bunda Fey berharap pemerintah memberikan atensi lebih terhadap kasus kekerasan seksual. Pemerintah beserta stakeholder terkait sejalan mengimplementasikan undang-undang ini.
"Harapannya pemerintah dan aparat penegak hukum bisa in line. Sebab tidak mudah bagi seorang perempuan untuk mengungkapkan bahwa dia seorang korban," ujar istri Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, yang juga hadir dalam acara tersebut, mengatakan, bahwa undang-undang ini masih baru, yakni disahkan pada 9 Mei 2022. Undang-undang ini juga harus dipahami oleh perempuan. Sebab selama ini perempuan dan anak yang paling sering mengalami kekerasan seksual.
"Kita harus berani menolak ketika ditindas. Memang kodratnya perempuan ini patuh terhadap pasangan. Tapi kita juga harus lihat patuhnya harus seperti apa," ungkapnya.
Dalam sosialisasi ini menghadirkan empat narasumber. Yakni, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri Nur Wulan, Dosen UNISKA Zainal Arifin, Psikolog Novi Nitya Santi, dan Dosen UNP Kediri Bagus Amirul. Turut hadir, Rektor UNP Kediri Zainal Afandi dan tamu undangan lainnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
