Masa aksi dari masyarakat Pantura Sampang saat berorasi di Kantor BP2JK Jawa Timur. Foto: MUTAMMIM/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Aliansi masyarakat wilayah pantai utara (Pantura) di Sampang melakukan aksi di Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Senin (8/5/2023). Aksi digelar untuk membatalkan pemenang tender pengamanan pantai di Kecamatan Ketapang.
Dalam laman resmi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melelang sebuah proyek pengamanan pantai senilai Rp45 miliar dan yang mendaftar mengikuti lelang sebanyak 93 perusahaan. Lelang itu dimenangkan oleh PT Kharisma Bina Kontruksi.
BACA JUGA:
- Seorang Pria di Kedungdung Sampang Dibacok Orang Tak Dikenal
- Bebas dari Penjara, Ketua Klebun Pantura Sampang Disambut Puluhan Ribu Masyarakat
- Sidang Vonis Penembakan di Sampang, Ketua Klebun Pantura Sampang tak Terbukti Jadi Aktor Utama
- Nestapa Korban Penganiayaan di Sampang: 8 Bulan Meninggal, Kuburannya Dibongkar untuk Diautopsi
Korlap aksi, Faris Reza Malik, mengatakan BAHWA pemenang dari proyek pengamanan pantai di Kecamatan Ketapang, Sampang, mempunyai jejak digital buruk dan pernah tersandung kasus suap di Sidoarjo pada 2019. Oleh karena itu, masyarakat menolak proyek itu dikerjakan oleh perusahaan yang tidak sehat.
"Masyarakat Pantura Sampang menolak dan meminta BP2JK Jawa Timur untuk melakukan tender ulang agar PT. Kharisma Bina Kontruksi tidak mengerjakan proyek di Kecamatan Ketapang, Madura," ucapnya.
Selain itu, lanjut Fariz, PT Kharisma Bina Kontruksi melakukan penawaran di bawah 80 persen yang dianggap tidak wajar sehingga akan menghasilkan kualitas tidak bermutu.
"BP2JK Jawa Timur harus peka dalam hal ini. Kalaupun nantinya tidak dilakukan tender ulang maka jangan salahkan masyarakat kalau saat nantinya akan dihadang oleh masyarakat pantura Sampang," tegasnya.
Masa aksi terpantau membawa selembar pakta integritas yang berisi 4 poin untuk ditandatangani oleh Kepala BP2JK Jawa Timur agar aspirasi masyarakat dijadikan sebuah komitmen bersama.
"Alhamdulillah Kepala BP2JK Jawa Timur menerima dan setuju serta menandatangani pakta integritas dari masa aksi," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BP2JK Jatim, Agus Kurniawan, mengapresiasi atas masa aksi yang mengawal pembangunan di wilayahnya.
"Pemenang tender proyek sudah melalui proses panjang dan sesuai tahapan seperti evaluasi teknis, administrasi, dan harga. Jadi setelah pokja melakukan proses itulah hasilnya," ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ada sedikitpun melakukan KKN dan akan melihat bagaimana setelah proses penetapan dan mekanisme ada penolakan dari masyarakat Sampang.
"Perlu masa aksi ketahui kalau dari BP2JK tidak ada keberpihakan dalam pemenang tender proyek pengamanan pantai di Sampang Madura," tandasnya.
Pantauan di lokasi, usai demontrasi di Kantor BP2JK Jatim, massa aksi geser ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). (tam/mar)
