Suasana pertemuan yang digelar Komisi IV DPRD Situbondo. Foto: SYAIFUL BAHRI/BANGSAONLINE
Pembina LBH Mitra Santri, Abdurrahman Saleh, menyebut permohonan audiensi untuk mengurai kegelisahan para guru.
"Kegelisahan para guru yang sudah bersertifikasi ada 1.125, mereka tidak mendapatkan haknya. Honor pada 2018 selama 4 bulan, antara September hingga Desember. 2019, ada 1 bulan, 1,5 juta per orangan, diperkirakan nilai totalnya Rp7,6 miliar," paparnya.
Kepala Kemenag Situbondo, Slamet, menjelaskan bahwa anggaran tersebut berstatus terhutang.
"Memang menjadi salary terbengkalai. Tidak tersedia anggaran pada 2018," katanya
Saat itu (tahun 2018), Slamet menyatakan sudah ada verifikasi dan validasi.
"Sudah pernah diverifikasi dan validasi hingga saat ini belum ada kabar. Masalahnya tidak hanya di Situbondo. Setelah keluar dari ruangan ini, saya laporkan ke pusat, semoga segara ada solusi, dan kesalahpahaman terurai," paparnya.
Ia sepakat dengan keinginan dewan dan para guru untuk mempertanyakan kejelasan masalah ini ke Kanwil Kemenag Jatim.
"Oke, saya akan minta waktu kepada kakanwil untuk menghadap. Semoga dari Situbondo, seluruh Indonesia terselesaikan," pungkasnya. (sbi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
