Para Kades mencoba memaksa masuk ke kantor Pemkab Blitar. Mereka ingin dilibatkan langsung dalam dialog pencairan ADD. (foto: tri susanto/BANGSAONLINE)
Aksi unjuk rasa yang semula damai ini sempat ricuh. Hal ini lantaran Kades meminta agar seluruh kepala desa yang berjumlah sekitar 230 masuk ke kantor Pemkab. Namun hal tersebut tidak dituruti oleh pejabat Pemkab Blitar. Penolakan tersebut membuat para Kades marah dan ngotot untuk masuk ke kantor dengan cara mendorong pintu gerbang. Namun usaha mereka dihalangi oleh puluhan Polisi dan Satpol PP.
Para Kades yang tidak terima memaki Polisi sambil membunyikan petasan ke udara. ‘’Pak Polisi, kami ini aparat Pemkab Blitar juga. Izinkan saya masuk, kalau tidak boleh, maaf kami sedikit anarkis,’’ teriak salah satu Kades.
Suasana bisa sedikit terkendali saat Kapolres Blitar Kota AKBP Yossi Runtukahu menenangkan suasana sambil menjelaskan tentang tata aturan perijinan dan pengamanan dalam aksi unjuk rasa.
"Kami disini mengamankan bapak-bapak sekalian. Sesuai dengan aturan dan perundang undangan, maka kami terbitkan surat izin ini, sementara permintaan dari Pemkab hanya perwakilan yang boleh masuk,’’ tegas Kapolres Blitar Kota melalui pengeras suara.
Akkhirnya 25 perwakilan yang ditunjuk AKD menemui Sekda Drs Palal Ali Santoso. Palal menjelaskan, keterlamabatan pencairan dana desa maupun Alokasi Dana Desa bukan untuk menghambat pembangunan desa. Namun karena terbentur dengan Permendagri, sehingga Perbup yang sudah digodog dan memperkuat regulasi APB Desa masih terkatung-katung.
‘’Pak Bupati akan melimpahkan kewenanganya kepada seluruh Camat untuk mengevaluasi APB-Desa. Kalau evaluasi itu sudah dibuat dan dilaporkan ke Bupati, maka pencairan dana desa maupun dan ADD bisa dilakukan,’’ ujarnya. (tri/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
