Kepala KPPN Tuban Martina Sri Mulyani bersama Kepala BPS Tuban dan KPP Pratama Tuban saat menyampaikan paparan.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban menggelar rilis pers terkait penerimaan perpajakan di Kabupaten Tuban selama 2023.
Tercatat pada 2023, penerimaan pajak di Kabupaten Tuban mencapai Rp546,92 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp502,99 miliar.
"Melihat data itu, berarti ada perubahan target sebesar 108,908 persen dari target Rp502,99 miliar. Di situ juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 21,71 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang lalu," kata Kepala KPPN Tuban, Martina Sri Mulyani kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).
Menurut dia, penerimaan perpajakan tersebut berasal dari PPN sebesar Rp207,74 miliar atau 121,11 persen dari target, sehingga tumbuh 70,05 persen dari tahun 2022 yang lalu.
Kemudian, penerimaan perpajakan dari PPh sebesar Rp289,44 miliar atau 102,87 persen dari target. Sehingga, tumbuh 6,38 persen dari tahun 2022.
Di sisi lain, penerimaan PBB sebesar Rp35,13 miliar atau 104,74 persen dari target, sehingga ada kontraksi sebesar 12,72 persen dari tahun 2022.
Kemudian, penerimaan pajak lainnya sebesar Rp14,60 miliar atau 95,54 persen dari target, sehingga ada kontraksi 1,73 persen dari tahun 2022.
"Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp70,25 miliar atau 482,48 persen dari target sehingga tumbuh 64,89 persen dari tahun 2022," papar Martina.
Kepala KPPN yang dikenal energik ini menjelaskan, ada beberapa PNBP yang diterima di Kabupaten Tuban. Yakni dari Satker Kejaksaan Negeri Tuban, Kemenag Tuban, Satker Kantah Kabupaten Tuban, Satker Polres, dan dari BNNK Tuban.
Sesuai data, bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp338,92 miliar atau 99,18 persen dari target pagu Rp341,73 miliar. Sehingga, tumbuh 11,50 persen dari tahun 2022.
Marina menegaskan kesuksesan ini ditopang dari pemanfaatan automatic adjustment kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, adanya optimalisasi alokasi belanja guna melanjutkan berbagai proyek penting.
"Yang pasti ini sejalan dengan strategi kebijakan untuk melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional," timpalnya.
Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah tahun 2023 mencapai Rp2.493,32 miliar atau 99,28 persen dari target pagu Rp2.511,28 miliar. Rinciannya, terdiri dari dana bagi hasil disalurkan 100 persen sebesar Rp705,28 miliar, dana alokasi umum disalurkan 100 persen sebesar Rp1.007,41 miliar, dan dana insentif fiskal disalurkan 100 persen sebesar Rp6,11 miliar.
Sedangkan dana transfer khusus yang terdiri DAK fisik terealisasi sebesar Rp131,43 miliar dari target pagu Rp139,50 miliar, sehingga meningkat 103,40 persen dari periode tahun 2022 yang sebesar Rp64,61 miliar.
Kemudian, DAK non-fisik realisasinya sebesar Rp336.14 miliar atau 97,29 persen dari pagu Rp345,49 miliar. Sehingga, tumbuh 168,37 persen dari tahun 2022 sebesar Rp125,24 miliar.
Sementara dana desa terealisasi sebesar Rp306,92 miliar atau 99,82 persen dari pagu Rp307,47 miliar, sehingga tumbuh sebesar 9,48 persen dari tahun 2022 yang sebesar Rp280,34 miliar.
"Pada intinya dalam pelaksanaan APBN, pemerintah akan terus memperhatikan belanja negara yang berkualitas atau spending better. Sedangkan, untuk belanja negara tahun 2024 di Tuban sebesar Rp2.801 miliar dan sampai saat ini per tanggal 11 Januari 2024 baru terealisasi sebesar Rp87,66 miliar," pungkas Martina. (wan/rev)
