SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi 10 pemerintah Kabupaten/Kota di jatim yang mendominasi predikat 10 besar pada Digital Government Award SPBE Summit 2024.
10 kab/kota tersebut di antaranya Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Tuban. Selanjutnya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek.
BACA JUGA:
- Tak Cukup Bukti, Polsek Sukolilo Lepas Terduga Pelaku Narkoba
- Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Gulung 2 Pengedar Ganja Online
- Dampingi Wapres di Ponpes Asy Syadzili 1, Pj Gubernur Jatim Bahas Pendidikan untuk Santri
- Info BMKG: Siapkan Payung! Sejumlah Wilayah di Jawa Timur ini Bakal Diprakirakan Hujan
Tak hanya itu, 3 dari 10 Kabupaten dan Kota meraih peringkat satu Digital Government Award SPBE Summit 2024 dari Presiden Joko Widodo.
Kota Surabaya meraih kategori indeks SPBE tertinggi lalu Kabupaten Tuban dengan peningkatan indeks SPBE tersignifikan dan Kabupaten Banyuwangi dengan indeks SPBE tertinggi.
"Alhamdulillah, tiga perwakilan Jatim mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Jokowi. Kami sampaikan selamat, penghargaan ini sebagai wujud pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan akuntabel dari pemerintah untuk masyarakat," ujar Adhy Karyono, Selasa (28/5/2024).
Selain itu, Pemprov Jatim juga terus berupaya memberikan pelayanan publik yang cepat dan efisien berbasis digital.
Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks SPBE dari 3,30 di tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023.
Indeks tersebut masuk dalam predikat sangat baik, dari sebelumnya di predikat baik.
Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya dan Pemkab Banyuwangi menjadi piloting Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Belanja SPBE dan Konsolidasi Layanan Digital di Jawa Timur.
Ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.8.5/2887/Bangda tanggal 29 April 2024. Selain itu juga menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ Tanggal 5 Januari 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, dan menindaklanjuti hasil Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 25 Januari 2024 lalu.
"Pemprov Jatim berperan dalam pembinaan operator SPBE di Kabupaten/Kota, sosialisasi SPBE ke Kabupaten/Kota, Bimtek dan pelatihan bagi OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota dengan narasumber dari Kemenpan RB serta melakukan koordinasi dan penyelarasan strategis SPBE untuk Kabupaten/Kota," jelasnya.
Lebih lanjut, seiring dengan pengembangan INA digital, Adhy berpesan juga ingin agar seluruh ASN di Pemprov Jatim bisa melakukan Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi untuk menciptakan aplikasi serupa.
Namun bukan menciptakan aplikasi baru. Melainkan, mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya yang telah ada di Jatim.
"Kami melakukan moratorium aplikasi baru, hanya peningkatan atau pengembagan dari aplikasi yg sudah ada. Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integrasi aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan kita," tegasnya.
Adhy menambahkan pentingnya penyiapan SDM yang menjadi hal penting untuk menyukseskan digitalisasi.
Ia pun mengajak seluruh stakeholder utamanya di bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerja sama.
"Kita terus bekerjasama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur," pungkasnya.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, diluncurkannya aplikasi INA digital di lingkup birokrasi akan mempercepat dan memudahkan sistem pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan mengucap Bismillah dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, GovTech satu portal terintegrasi yang dinamakan INA digital saya resmikan," kata Jokowi.
"Hadirnya birokrasi untuk melayani masyarakat bukan mempersulit bahkan memperlambat karena, yang menjadi tolak ukur masyarakat adalah kepuasaan dan kemudahan pelayanan publik," tambahnya.
Peluncuran aplikasi INA digital ini, kata Presiden Jokowi, bakal memangkas seluruh aplikasi maupun platform yang telah dibuat oleh berbagai kementerian dan Pemerintah di daerah.
Selain itu, munculnya satu data bernama INA GovTech memangkas anggaran yang bernilai ekonomis. Dari sisi ekonomi, Jokowi mengatakan, negara mengeluarkan uang senilai Rp 6,2 triliun untuk membuat aplikasi atau platform baru.
"Satu kementerian ada lebih 500 aplikasi. Kemenkes saja ada 400 aplikasi. Bayangkan jumlah yang banyak. Belum kalau ganti pimpinan, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu tidak boleh diteruskan lagi," tegas Presiden Jokowi.
"Semua aplikasi berdiri sendiri. Install dan isi data lagi. Ribet. Ini yang kita stop," tandasnya. (dev/van)
