SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Budi Raharjo mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) kategori Gold dari Indonesian Institute For Public Governance (IIPG) pada gelaran puncak APN 2024 di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Pj Gubernur Adhy Karyono menjelaskan, Pemprov Jawa Timur menerima penghargaan sebagai wilayah yang kinerja dan pemerintahannya dianggap sangat memuaskan dalam tingkat provinsi.
Baca Juga: Charity Game Waras FC vs Persebaya Legend, Pj Adhy Apresiasi Prestasi Rudy William Keltjes
Adhy mengapresiasi seluruh masyarakat Jatim, khususnya kepala daerah yang telah bersama-sama menerapkan program e-Government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
"Penghargaan ini wujud pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan akuntabel dari pemerintah untuk masyarakat di Jawa Timur," ujar Adhy Karyono di Surabaya, Jumat (6/9/2024).
Adhy menjelaskan, indeks SPBE di Jatim selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2022 SPBE Jatim sebesar 3,30, dan naik menjadi 3,62 pada tahun 2023.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Indeks tersebut masuk dalam predikat sangat baik, dari sebelumnya di predikat baik. Adhy pun mendorong agar seluruh aspek-aspek pelayanan berbasis digitalisasi dapat berdampak langsung pada masyarakat.
"Transformasi digital di setiap proses layanan publik adalah kunci keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat," ucapnya.
Ia meminta raihan penghargaan ini dijadikan sebagai motivasi bagi Pemprov Jatim untuk terus berupaya memberikan pelayanan publik yang cepat dan efisien berbasis digital kepada masyarakat.
Baca Juga: Pj Bupati Nganjuk Terima Penghargaan UHC pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60
Adhy mencontohkan berbagai program digitalisasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim dan telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
"Beberapa contoh program digitalisasi yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Jatim dalam memperoleh layanan publik. D iantaranya, E-Samsat, JOSS GANDOS, SIESTA, dan BUMDes. Ini yang harus kita perkuat lagi," katanya.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim juga merupakan inovasi pelayanan publik yang berkontribusi dalam perolehan penghargaan pada event APN ini.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Tercatat ada sebanyak tujuh langkah dan strategi dalam mewujudkan keberhasilan digitalisasi layanan birokrasi yaitu penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, dan role model kepemimpinan digital.
Berikutnya adalah optimalisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan yang terakhir membangun dan memelihara budaya kerja berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). (dev/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News