Massa dari 'Rakyat Surabaya Menggugat' mengepung Kantor KPU Kota Surabaya, Kamis (3/9). (foto: maulana/BANGSAONLINE)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ribuan warga yang mengatasnamakan 'Rakyat Surabaya Mengugat' menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Kamis (3/9). Kedatangan massa aksi yang tidak hanya laki-laki, melainkan juga perempuan dan ibu-ibu ini turut larut membuat jalan Adityawarman ditutup.
Mereka menuntut agar KPU berjalan sesuai aturan sehingga Pilwali Surabaya bisa digelar 2015. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan "bubarkan KPU", "Pilkada Surabaya 2015 harga mati", "KPU begal pilkada" dan lainnya. Selain itu mereka juga membawa alat peraga berupa keranda mayat bertuliskan korban politik KPU.
Baca Juga: Untuk Cawali Surabaya, Risma Dikabarkan Punya Dua Jago: Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan
Demonstrasi kali ini dijaga ketat ribuan aparat Polrestabes Surabaya dibantu petugas Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya. Pihak kepolisan memasang kawat berduri sebagai bentuk pengamanan di sepanjang kantor KPU Surabaya di Jalan Adityawarman Surabaya. "KPU Surabaya telah melanggar mekanisme pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan sendiri," kata salah satu korlap aksi Sukadar saat berorasi di depan ribuan warga.
Syaifudin Zuhri, salah satu politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya mengatakan dibukanya kembali pendaftaran sampai tiga kali ini menunjukkan KPU Surabaya tidak melaksanakan prosedur yang benar. Hal ini dikarenakan KPU diduga telah dipengaruhi pihak-pihak lain agar pilkada gagal digelar pada 2015 ini.
"Ini sama saja, KPU melakukan upaya pembegalan terhadap pilkada. Jika persoalan bakal Cawawali Surabaya Dhimam Abror dinyatakan rekomendasi dari DPP PAN hanya berupa scan, kenapa KPU tidak menolaknya sejak awal. Melainkan pada detik-detik terakhir KPU memutuskan Abror tidak memenuhi syarat," ujar Sukadar politisi PDIP lainya.
Baca Juga: PDIP Minta Mahar Hingga Rp 10 M, Cawawali Surabaya Punya Uang Berapa?
Salah seorang orator Taro Sasmita menuntut KPU tetap melakukan pilwali pada 9 Desember mendatang. KPU harus bertanggung jawab atas mekanisme penunda pilwali. Dia mengatakan, jikalau pilwali ditunda pada 2017, tidak ada jaminan bisa terselengara dengan baik. Jika situasinya sama seperti saat ini, makan bukan mustahil akan ditunda juga.
"Ini aksi kami kedua kali, ketiga kali kami perang. Keputusanmu membuat Pilwali Surabaya teromabing-ambing, kedaulatan warga Surabaya direbut," ujarnya.
Taro menuding, ada tokoh politik nasional yang menjadi otak pencoretan Rasiyo-Dhimam. Sehingga, keputusan itu terskenario dengan baik. "Jangan sampai rakyat Surabaya dimainkan oleh keadaan karena kepentingan tokoh. Karena itu kita mintai pertanggungjawabannya," katanya.
Baca Juga: PKB Intruksikan Kader Sosialisasikan Fandi Utomo sebagai Cawali Surabaya
Karena itu, dia meminta KPU Surabaya melawan para begal politik. Jika tidak berani, Taro mendesak komisioner KPU meninggalkan kursi jabatannya atau dipaksa mundur dengan tidak hormat. "Kalau pilkada ditunda, kami akan datang lebih banyak lagi," ancamnya.
Sementara itu, KPU membantah tudingan tidak transparan atas pelaksanaan proses Pilwali Surabaya. Itu setelah Komisioner KPU Kota Surabaya menunjukkan sejumlah bukti kepada perwakilan pendemo Rakyat Surabaya Menggugat.
Penunjukkan bukti atas desakan ini, dilakukan pada mediasi kedua yang dilakukan di ruang rapat KPU. Pada mediasi kedua, awak media tidak diperkenankan masuk dengan alasan khawatir kondisi di dalam ruangan sesak.
Baca Juga: Di Depan 700 Kiai MWCNU-Ranting NU se-Surabaya, Kiai Asep: Wali Kota Surabaya Harus Kader NU
Dalam mediasi kedua yang diinformasikan ikut dihadiri oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Yan Fitri Halimansyah, Komisioner KPU Surabaya membeberkan foto bukti verifikasi terhadap rekom scan Dhimam Abror Djuraid, ke DPP PAN sudah dilakukan.
"Namun info dari Komisioner mereka hanya ditemui Staff Sekjen DPP PAN," kata sumber tersebut.
Bahkan, Komisioner KPU Kota Surabaya menerangkan, seluruh pengecekan telah dilakukan. "Itu mungkin membantah tudingan bahwa KPU tidak pernah ke DPP PAN. Mereka ke sana, tapi tidak ditemui yang berkepentingan terkait rekom," ujar sumber berpangkat perwira ini.
Baca Juga: Rekap Pilkada Surabaya Tingkat Kecamatan Selesai: Risma-Whisnu 86,35%, Rasiyo-Lucy 13,65%
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah juga berpesan kepada perwakilan aksi agar menyuarakan aspirasi dengan tertib. Pesan tersebut disepakati dengan kesediaan Robiyan Arifin, Ketua KPU Kota Surabaya untuk keluar dan menemui ribuan massa yang mengepung sejak pagi.
"Pada hakikatnya keinginan kami sama dengan saudara sekalian. Bahwa tidak ada penundaan Pilwali. Namun, ketika kami sudah menjalankan proses ini dengan jujur. Maka sebaliknya, bakal calon yang mendaftar juga harus jujur," teriak Robiyan dari atas mobil Sat Sabhara Polrestabes Surabaya.
Aksi yang berlangsung hampir selama lima jam ini, akhirnya dapat mencair setelah mendengar pernyataan dari Robiyan. Hingga berita ini diturunkan, aksi pengepungan kantor KPU Surabaya sudah usai. Akses kawasan Adityawarman pun telah dibuka kembali. (lan/sta)
Baca Juga: Temuan Pemilih Ganda oleh Bawaslu: Jika Terbukti, Rekomendasikan Pemungutan Ulang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
