Ribuan Warga Kepung KPU Surabaya, Tuding Ada Orang Kuat di Belakang KPU

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ribuan warga yang mengatasnamakan 'Rakyat Surabaya Mengugat' menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Kamis (3/9). Kedatangan massa aksi yang tidak hanya laki-laki, melainkan juga perempuan dan ibu-ibu ini turut larut membuat jalan Adityawarman ditutup.

Mereka menuntut agar KPU berjalan sesuai aturan sehingga Pilwali Surabaya bisa digelar 2015. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan "bubarkan KPU", "Pilkada Surabaya 2015 harga mati", "KPU begal pilkada" dan lainnya. Selain itu mereka juga membawa alat peraga berupa keranda mayat bertuliskan korban politik KPU.

BACA JUGA:

Demonstrasi kali ini dijaga ketat ribuan aparat Polrestabes Surabaya dibantu petugas Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya. Pihak kepolisan memasang kawat berduri sebagai bentuk pengamanan di sepanjang kantor KPU Surabaya di Jalan Adityawarman Surabaya. "KPU Surabaya telah melanggar mekanisme pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan sendiri," kata salah satu korlap aksi Sukadar saat berorasi di depan ribuan warga.

Syaifudin Zuhri, salah satu politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya mengatakan dibukanya kembali pendaftaran sampai tiga kali ini menunjukkan KPU Surabaya tidak melaksanakan prosedur yang benar. Hal ini dikarenakan KPU diduga telah dipengaruhi pihak-pihak lain agar pilkada gagal digelar pada 2015 ini.

"Ini sama saja, KPU melakukan upaya pembegalan terhadap pilkada. Jika persoalan bakal Cawawali Surabaya Dhimam Abror dinyatakan rekomendasi dari DPP PAN hanya berupa scan, kenapa KPU tidak menolaknya sejak awal. Melainkan pada detik-detik terakhir KPU memutuskan Abror tidak memenuhi syarat," ujar Sukadar politisi PDIP lainya.

Salah seorang orator Taro Sasmita menuntut KPU tetap melakukan pilwali pada 9 Desember mendatang. KPU harus bertanggung jawab atas mekanisme penunda pilwali. Dia mengatakan, jikalau pilwali ditunda pada 2017, tidak ada jaminan bisa terselengara dengan baik. Jika situasinya sama seperti saat ini, makan bukan mustahil akan ditunda juga.

"Ini aksi kami kedua kali, ketiga kali kami perang. Keputusanmu membuat Pilwali Surabaya teromabing-ambing, kedaulatan warga Surabaya direbut," ujarnya.

Taro menuding, ada tokoh politik nasional yang menjadi otak pencoretan Rasiyo-Dhimam. Sehingga, keputusan itu terskenario dengan baik. "Jangan sampai rakyat Surabaya dimainkan oleh keadaan karena kepentingan tokoh. Karena itu kita mintai pertanggungjawabannya," katanya.

Karena itu, dia meminta KPU Surabaya melawan para begal politik. Jika tidak berani, Taro mendesak komisioner KPU meninggalkan kursi jabatannya atau dipaksa mundur dengan tidak hormat. "Kalau pilkada ditunda, kami akan datang lebih banyak lagi," ancamnya.