Program MBG di Gresik Belum Merata, Dewan Dorong Percepatan Dapur Umum

Program MBG di Gresik Belum Merata, Dewan Dorong Percepatan Dapur Umum Pimpinan DPRD Gresik bersama ketua komisi saat memberikan keterangan perkembangan program MBG. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, mengungkapkan bahwa program atau Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Presiden Prabowo sejak 6 Januari 2025 belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh siswa di Kota Pudak, khususnya jenjang PAUD, TK, SD/MI, dan SMP/MTs.

"Belum semua siswa yang masuk daftar penerima hingga saat ini belum menikmati program tersebut," ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Menurut Zaifudin, kendala utama terletak pada belum berdirinya dapur umum sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 18 kecamatan.

"Di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Menganti belum ada dapur umum yang sesuai standar BGN dan SPPG," katanya.

Ia menyatakan, satu dapur umum idealnya mampu melayani hingga 3.000 siswa. Namun, banyak penyedia katering belum memenuhi standar pendirian dapur umum yang ditetapkan.

"Makanya saat ini DPRD Gresik mendorong pemerintah untuk terus mencari dan menggandeng pihak ketiga yang mampu dan memenuhi syarat," ucapnya.

Saat ditanya soal data sekolah dan jumlah siswa penerima , Zaifudin mengaku belum menghafalnya.

"Soal sekolah mana saja yang sudah dapat dan belum, dan berapa siswa di Gresik yang saat ini sudah menikmati dan belum, saya tidak hafal datanya," akuinya.

Sesuai target BGN, ia mengatakan program di Gresik diharapkan sudah menjangkau seluruh siswa pada Oktober 2025.

"Makanya, Pemkab Gresik harus terus berpacu agar bulan Oktober mendatang semua siswa se-Kabupaten Gresik sudah menikmati program ," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, menyampaikan bahwa dewan telah menyetujui anggaran pendampingan sebesar Rp5 miliar dalam APBD tahun ini.

"Kami belum dapat laporan dari pemerintah anggaran itu sudah digunakan untuk atau belum," ungkapnya.

Ketua DPD Golkar Gresik itu juga menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,2 triliun dari APBN untuk mendukung program di Gresik.

"Pertanyaannya, anggaran segede itu cara berpikirnya dan eksekusinya jangan hanya berhenti di penyediaan saja, tapi ekosistem berikutnya seperti apa?." cetusnya.

Nurhamim menekankan, program tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi kepada siswa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Penjual sayur dilibatkan, toko kelontong dilibatkan untuk penyediaan bahan agar perekonomian mereka bertumbuh dan juga penting bisa menyerap tenaga kerja," tuturnya. (hud/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO