PAN Tolak Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wacana pemilihan gubernur lewat DPRD yang dilontarkan Partai Kebangkitan Bangsa terus menuai penolakan. Terbaru, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menolak salah satu hasil rekomendasi Mukernas PKB tersebut. Alasannya bila pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui DPRD, maka akan mendegradasi lembaga parlemen. Pasalnya, DPRD saja dipilih langsung oleh rakyat, sehingga menjadi kontradiktif kalau eksekutif justru dipilih dewan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPW PAN Jatim, Suli Da’im. Politsi PAN yang juga menjabat sebagai pimpinan Komisi E DPRD Jatim itu mengingatkan wacana pemilihan gubernur lewat DPRD adalah wacana lama yang kemudian dilegalkan melalui UU Pilkada. Namun karena dianggap memicu kontroversi akhirnya RUU itu dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo lewat PERPPU sehingga sistem yang digunakan sampai saat ini adalah pemilihan langsung.

Politisi senior PAN ini mengaku heran kalau belakangan wacana pemilihan gubernur melalui DPRD kembali dilontarkan. Terlebih hal itu dilakukan oleh partai politik yang dahulu menolak mati-matian sistem pemilihan kepala daerah tak langsung. Karena itu, pihaknya mengimbau agar tetap menggunakan sistem pemilihan langsung sesuai aturan yang ada.

“Saat ini sistem yang berlaku adalah pemilihan langsung. Jadi sebaiknya kita tetap jalankan saja sesuai UU. Biarkan saja kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana DPRD. Kita saja dipilih oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak. Jadi sebaiknya demikian pula dengan kepala daearah. Dengan begitu kepala daerah terpilih punya legitimasi yang sama kuatnya dengan DPRD,” tutur mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim ini kepada Didi, wartawan bangsaonline.com, Rabu (10/2).

Suli justru berharap agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat, supaya eksekutif mau menyapa rakyat. Kalau mereka dipilih oleh anggota dewan ia khawatir eksekutif hanya mau menyapa DPRD karena tidak merasa punya ikatan batin dengan rakyat. Kalau sampai ini terjadi, maka pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang jauh dengan rakyat.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini mengingatkan, jika pemimpin jauh dari rakyat akan sangat berbahaya, karena tidak bisa merasakan denyut nadi rakyat. “Kepala daerah biar saja tetap dipilih rakyat, biar mereka mau menyapa rakyat. Kalau kepala daerah dipilih DPRD, nanti hanya dewan yang disapa,” imbuh pria berkaca mata itu.

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Jatim VII ini menilai pemilihan kepala daearah yang dilaksanakan secara langsung masih cukup baik. Secara umum tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih juga masih cukup tinggi. Kalau pun masih ada sejumlah kekurangan, sebaiknya disempurnakan bersama.

“Saya kira yang terpenting adalah peningkatan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu agar masyarakat tahu agenda pilkada. Selain itu masyarakat juga harus dipermudah dengan mendekatkan tempat pemungutan suara (TPS) dan proses melaksanakan hak pilih. Selain itu fungsi pengawasan dan penindakan oleh Panwas agar diperketat, agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil serta demokratis,” kata politisi berlatar pendidik ini.

Sebelumnya diberitakan bangsaonline.com, Said Salahudin, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) menilai rekomendasi PKB itu menunjukkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tidak konsisten. Sebab, saat voting pengesahan RUU Pilkada yang mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, PKB berada dalam barisan partai politik yang menolak RUU Pilkada tersebut. Bahkan PKB ngotot agar RUU Pilkada itu ditolak sehingga pemilihan kepala daerah tetap digelar secara langsung.

Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) itu juga menyindir rekomendasi PKB agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD adalah untuk memuluskan kakaknya, Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) yang akan maju sebagai Calon Gubernur pada Pilgub 2018. (mdr) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News