Launching batik untuk PNS oleh Bunda Ita dan Bupati Nganjuk yang dinilai terburu-buru. foto: BANGSAONLINE
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Kejari Nganjuk belum juga menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan seragam batik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk yang dianggarkan APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 6,05 miliar.
Meski sudah berjalan tiga bulan melakukan penyelidikan hingga menaikan status menjadi penyidikan dan banyak alat bukti yang didapat, namun Kejari masih ragu menentukan siapa tersangka di balik kasus tersebut.
Baca Juga: Terbukti Potong Dana BOP Masa Pandemi Covid-19, Staf Kemenag Nganjuk Ditahan!
Namun, Kasi Intel Kejari Nganjuk Anwar Riza Zakaria membantah pihaknya lamban dalam menetapkan tersangka. Dia mengakui, hingga berita ini ditulis Kejari belum menetapkan satu pun tersangka. Alasannya, Kejari berencana akan membongkar tuntas kasus ini.
Banyaknya atensi dan dukungan kepada Kejari dari berbagai masyarakat dan lembaga swadaya membuat kejaksaan semakin pasti dalam melangkah untuk mengungkap kasus ini. Salah satu atensi yang muncul adalah Kejari diminta menangkap dalang kasus tersebut sehingga hukum tidak hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Kritikan semacam itu, menurut Anwar, menjadi pemicu tim Kejari Nganjuk untuk getol mengungkap siapa dalang di balik dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan seragam tersebut.
Baca Juga: Pejabat Jawa Timur Terjerat Kasus Jual Beli Jabatan: Ada Bupati Bangkalan dan Nganjuk
”Hadirnya Ketua Dekranasda Selasa (29/3) di Kejari kemarin akan lebih membantu kami untuk mencari fakta yang menyangkut penyelahgunaan pengadaan batik ini,'' ungkap Anwar.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan menyeret pejabat teras di Nganjuk untuk dijadikan tersangka.
Seperti diketahui, saat launching batik yang dilakukan Ita Taufiqqurohman istri Bupati Nganjuk Drs H Taufiqqurohman dinilai bermasalah. Pasalnya, launching yang dilakukan Bunda Ita -sapaan akrab istri Bupati Nganjuk- terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Alasanya, jarak antara tender pengadaan dan peluncuran sangat singkat.
Baca Juga: Dugaan Kasus Korupsi Aset Desa, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Mantan Kades Kemaduh
Anwar menambahkan, sebenarnya sudah banyak alat bukti maupun saksi yang dimintai keterangan, tetapi pihaknya tidak mau gegabah dalam mengambil sikap.
”Kami akan mengungkap tuntas kasus ini, hingga dapat mengungkap berapa besar kerugian negara atau pemerintah daerah ” jelasnya.(dit/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
