'Buku Kiri' Dinilai Bangkitkan Komunisme, Muhammadiyah dan Ansor Yogya Tolak Sweeping

Aksi penolakan munculnya kembali faham komunis marak terjadi di sejumlah daerah.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur Soleh Hayat mengatakan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tidak akan ikut merazia buku-buku ideologi komunisme dan sosialisme. Dia menyerahkan razia buku-buku itu kepada polisi dan prajurit TNI. "Kalau sweeping buku-buku aliran-aliran kiri itu tugasnya polisi dan TKI," ujar Soleh.

Razia buku oleh polisi ini dinilai NU sangat tepat dilakukan. Menurut Soleh adanya buku-buku berideologi komunisme dan sosialisme dapat merusak generasi bangsa. Selain itu, keberadaan buku-buku dia nilai sebagai pertanda komunis akan dibangkitkan lagi. "Ada upaya membangkitkan komunis lagi dengan munculnya buku-buku itu," katanya seperti dilansir Tempo.

Buku-buku marxisme karya Karl Marx maupun beberapa buku karya Pramoedya Ananta Noer dianggap menyebarluaskan ideologi sosialisme dan komunisme. "Itu sebagian contoh buku-buku aliran kiri," kata Soleh.

Nahdlatul Ulama, ujar Soleh hanya akan ikut membantu menertibkan kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk membangkitkan komunisme dan . "Kami akan minta tolong Banser untuk membantu polisi membubarkan acara itu," ucapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Satuan Koordinator Wilayah Banser Jatim Umar Usman mengatakan Banser tidak akan melakukan razia buku-buku berideologi komunisme dan sosialisme. Menurutnya razia itu adalah kewenangan polisi dan prajurit TNI.

"Banser seluruh Jawa Timur tidak ikut merazia," ujarnya. Usman mengatakan Banser mendukung razia buku-buku berideologi komunisme yang dilakukan polisi.

Berbeda halnya dengan Muhammadyah dan Ansor di Yogyakarta. Pimpinan Daerah Muhammadyah Kota Yogyakarta menolak maraknya aksi sweeping buku-buku yang dituding berbau komunis secara sepihak oleh aparatur negara.

Aparat belakangan gencar melakukan aksi sweeping buku, film, hingga pakaian yang dinilai menyebarkan ancaman paham komunis. Tindakan ini dinilai kalangan Muhammadyah rentan pelanggaran hak asasi manusia dan mengebiri sikap kritis masyarakat.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO