Kantor Dinas Pertanian di Jalan Mastrip Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Meskipun belum ditetapkan secara pasti waktu pergantian kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tuban, namun wacana rotasi jabatan esolan II sudah mulai berhembus.
Buktinya, Bupati Tuban, H. Fathul Huda selalu lantang akan menurunkan kepala SKPD yang tidak memiliki program inovatif. Dari situ, dapat dilihat bahwa Bupati ingin mengganti kepala dinas yang yang tidak berkompeten dan tak miliki program inovatif.
Hal ini kemudian ditanggapi beragam oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan Ketua Ansor Kecamatan Bancar, Sutondo. Ia berharap Bupati dapat mengambil kebijakan dengan tepat, yaitu dengan menempatkan orang yang kapabel di setiap bidang atau SKPD.
“Kami harap beliau (Bupati, Fathul Huda) memilih sosok yang tepat untuk ditempatkan di masing-masing SKPD,” ujarnya, Senin (18/7).
Tondo sapaan akrabnya menunjukkan saat ini terdapat dinas yang melempem lantaran diisi orang yang kurang tepat. Salah satunya di Dinas Pertanian.
Menurutnya, di dinas tersebut perlu diduduki sosok pejabat yang ahli, khususnya di bidang pertanian. Sebab selama ini masih banyak ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan kinerja kepala dinas belum maksimal. "Pengalaman inilah yang perlu menjadi pembelajaran pemkab," ungkap Tondo.
“Adanya pembagian bantuan yang tidak merata dan kurangnya optimalisasi SDM Petani, menunjukkan perlu adanya perubahan besar-besaran di lingkungan Dinas Pertanian,” jelasnya.
Temuan lain kata Tondo, di lapangan banyak alat bantuan pertanian yang tidak tepat sasaran. Jika dekat orang parpol dan oknum dinas, peluang mendapatkan bantuan lebih besar.
“Ini harus dibenahi jangan sampai persoalan itu berkepanjangan. Apalagi pembagian itu melibatkan oknum staf yang ada di Dinas Pertanian,” tuturnya.
Untuk itu ia berharap, calon kepala Dinas Pertanian nantinya diisi orang yang kapabel. “Ya intinya kepala dinas pertanian itu harus kapabilitas,”cetusnya.
Diberitakan sebelumnya, Dinas Pertanian dan Peternakan menjadi salah satu dari SKPD di lingkup Pemkab Tuban yang kinerjanya paling disoroti masyarakat. Pasalnya, di SKPD muncul banyak persoalan, salah satunya terkait pembagian alat pertanian. Diduga pembagian alat pertanian tidak tepat sasaran dan diselewengkan oleh mafia dan oknum internal Dinas Pertanian itu sendiri.
Beberapa kelompok tani pun mempertanyakan transparansi pembagian bantuan alat pertanian tersebut. Sebab, masih banyak kelompok tani yang sudah beberapa tahun dan bolak-balik mengajukan tetapi tidak kunjung dapat. Dari situ kelompok tani curiga adanya pembagian yang tidak fair. (wan/rev)
