Komunitas Tionghoa Desak Ahok Dipenjara, Kadiv Humas Polri: Sudah Periksa Lima Saksi

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjamin akan terus memproses segala laporan terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia bahkan membantah jika polisi menunda sementara proses laporan terhadap Ahok hingga selesai pelaksanaan Pilkada DKI 2017 mendatang.

"Kalau ada kata-kata tidak diproses itu tidak benar. Jadi proses hukum itu terus diproses" jelasnya saat dihubungi wartawan, Minggu (16/10).

Menurut Boy, saat ini penyidik Bareskrim sudah memeriksa lima orang sebagai saksi. Penyidik juga meneliti rekaman video pidato Ahok di hadapan warga Kepulauan Seribu yang menyinggung ayat suci Al Quran.

"Kasusnya sedang diproses. Sejauh ini sudah ada lima saksi termasuk juga sudah dapat rekaman video," ujarnya dikutip RMOL.

Selain memeriksa lima saksi, penyidik juga tengah memproses rekaman video yang dijadikan bahan pelaporan untuk mengetahui keasliannya.

"Masih berupaya memeriksa (video) secara forensik di Puslabfor Polri," demikian Boy

Sementara desakan agar Ahok diproses hukum terkait kasus penistaan agama terus mengalir. Kini datang dari Koordinator KomunitasTionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma.

Lieus seperti dikabarkan RMOL Jakarta mengatakan, sudah sepatutnya Ahok ditahan atas kisruh kutipan ayat suci Al-Quran yang dilakukannya tersebut.

"Apa yang telah dilakukannya (Ahok) telah menyakiti masyarakat Indonesia. Apa yang dia lakukan sudah menyakiti umat muslim, jadi jangan dibiarkan lagi. Dunia nggak kiamat kalau si Ahok ditahan, dunia nggak mundur," kata Lieus kepada wartawan, Jumat (14/10).

Lieus meminta agar pemerintah dapat bersikap adil dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh bekas Bupati Belitung Timur itu.

Khususnya dalam penegakan dan proses hukum terhadap kasus yang telah dilaporkan ke pihak berwajib itu.

Baca Juga: Ahok Mencari Pemimpin Bersih

"Pemerintah harus berlaku adil, jangan karena Ahok gubernur terus ini gak kena sanksi hukum," tukas Lieus. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News