Noto Utomo
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah anggota DPRD Gresik terus mempermasalahkan pengeprasan dana Pokir (pokok pikiran) 2017. Para anggota dewan kesal lantaran program itu telah susah payah mereka perjuangkan, namun tiba-tiba dikepras oleh Pemkab Gresik.
Noto Utomo, anggota Fraksi PDIP menilai bahwa pengeperasan yang dilakukan oleh Pemkab tidak rasional. “Pengeprasan dana Pokir yang dilakukan Pemkab Gresik benar-benar tidak manusiawi. Pemotongan tidak hanya 10 persen dari pagu yang diajukan, namun mencapai 90 persen,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Noto lantas mencontohkan dana Pokir untuk bantuan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai Rp 100 juta. Realisasi dana itu ternyata hanya Rp 10 juta
"Terus untuk apa uang Rp 10 juta. Dibuat beli mesin cetakan bekas saja tak dapat. Makanya, kami sangat kecewa dengan respon pemerintah terhadap program Pokir tahun 2017. Pemerintah ini maunya apa," cetus politkus asal Bungah ini.
Noto mengaku tak menyalahkan adanya sejumlah Pokir yang tidak di-ACC oleh Pemkab karena terbentur persyaratan. “Namun, jangan lantas semua program pokir digebyah uyah (campur adukkan) sehingga semua Pokir dianggap salah. Ini yang salah kaprah,” jlentrehnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
“DPRD mengusulkan Pokir itu juga bagian dari upaya membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan mensejahterahkan masyarakat. Ini juga bagian dari upaya program mengurangi angka pengangguran. Ini kan juga membantu pemerintah,” pungkasnya. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
