GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menindaklanjuti hasil studi banding ke Kota Bandung soal pengelolaan obyek wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Gresik meminta sejumlah desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengelola kakayaan alam yang ada di wilayah masing-masing. "Di sejumlah desa di Kabupaten Gresik banyak obyek wisata. Desa bisa mengelola obyek tersebut untuk sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun PAD," ujar Ketua DPRD Gresik H. Abdul Hamid.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Menurut Hamid, ada sejumlah desa di Kabupaten Gresik yang memiliki wisata layak jual sehingga bisa menghasilkan PAD apabila dikelola dengan baik. Di antaranya, wisata Bukit Jamur di Desa Bungah Kecamatan Bungah, wisata Mangrove di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah, wisata Pantai Dalegan Kecamatan Panceng, wisata Hutan Mangrove di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah, dan objek wisata alam dan bahari di Pulau Bawean.
Tak hanya itu, juga ada Wisata Benteng Lodewijk di Desa Mengare Kecamatan Bungah, Wisata Bukit Surowoti Kecamatan Panceng, serta masih banyak lainnya.
Teknis pengelolaanya, dijelaskan Hamid, bisa melalui antar BUMDes satu dan lainnya, maupun dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkab Gresik. "BUMDes dan OPD terkait harus duduk satu meja untuk mewujudkannya," terang politikus Golkar asal Sidayu ini.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Hamid juga menyatakan program pengelolaan obyek wisata nantinya juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). "Program itu sudah diplot masuk di kegiatan dalam tahun 2019 yang direncanakan dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD)," jlentrehnya.
Hamid berharap agar hasil dari studi banding di Bandung benar-benar dapat diimplementasikan dalam pengeloaan obyek wisata di Gresik. Sehingga, Kabupaten Gresik tidak hanya menjadi jujukan wisatawan dalam berwisata religi saja, namun juga wisata alam maupun bahari.
"Meski kami akui obyek wisata religi seperti peziarah makan Maulana Malik Ibrohim, makam Kanjeng Sunan Giri dan lainnya menghasilkan PAD, namun pendapatan dari sektor tersebut dirasa masih kecil. Untuk itu, pencarian sumber PAD dari objek wisata lain baik wisata alam maupun bahari harus dilakukan," katanya.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
"Untuk itu, DPRD Gresik berharap adanya sinergitas antar OPD terkait dalam mewujudkan program tersebut. Mulai Disbudpar yang menangani pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) yang menangani infrastruktur, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menangani kesehatan para pengunjung wisata, BUMDes dan pihak lainnya," pungkasnya. (hud/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News