Warga saat melakukan demo.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga dan nelayan Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik menghentikan paksa proyek pemetaan lahan seluas 30 hektare yang dilakukan PT Offshore Works Indonesia (Owsi), Jumat (27/7) pagi.
Dalam demo itu, nelayan dan warga desa mendatangi lokasi proyek pemetaan lahan dengan menumpangi lima perahu berukuran besar. Mereka kemudian meminta lima orang dari pekerja proyek agar menghentikan pengukuran dan pemetaan lahan.
Sebelumnya, nelayan di sana juga melakukan demo memprotes proyek tersebut ke kawasan Maspion Manyar. Hal ini dilakukan karena PT. Owsi yang merupakan rekanan dari PT. PGN Saka Indonesia Pangkah Limited tidak melakukan sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat sekitar soal pengerjaan proyek pemetaan lahan tersebut.
Padahal lahan 30 hektare yang dilakukan pemetaan tersebut berada di Kali Malang, wilayah Desa Pangkahkulon.
Terkait hal ini, Kepala Desa Pangkahkulon Ahmad Fauron mengakui pihaknya belum menerima surat dari pelaksana proyek soal adanya kegiatan pemetaan lahan. Dia mengungkapkan, kegiatan itu sudah dilakukan sejak tiga hari yang lalu.
"Hingga saat ini tak ada surat pemberitahuan. Juga belum ada sosialisasi ke warga maupun nelayan," ungkap Furqon kepada wartawan.
Karena itu, Fauron mengaku tak bisa berbuat banyak terhadap warga yang melakukan demo. Apalagi, lahan yang dipetakan tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Pangkahkulon.
"Kami datang ke lokasi karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Apapun aktivitas, paling tidak ada koordinasi dan sosialisasi, karena di sini ada Rukun Nelayan, Petani Tambak, Pemerintahan Desa (Pemdes). Saya mau ada transparansi," terangnya.
Sementara perwakilan PT Owsi,, Edward, kepada wartawan membenarkan jika pihaknya merupakan salah satu rekanan PT. PGN Saka Indonesia Pangkah Limited yang bertugas melaksanakan proyek pemetaan dan gambar topografi wilayah. Menurutnya, pemetaan itu akan dilakukan selama delapan hari.
Saat ditanya tujuan proyek tersebut, Edward berdalih jika hal tersebut merupakan kewenangan PT. PGN Saka. "Tidak tahu persis untuk apa, itu kewenangan mereka. Kami kontraktor, kami hanya gambar-gambar di sini. Selepas itu peta akan kami serahkan ke klien kami," terangnya.
Soal tak ada sosialisasi ke warga Desa Pangkahkulon, Edward mengakui hal itu. "Untuk itu, tindak lanjutnya kami siap berhenti, akan berembuk lagi dengan warga sekitar dan nelayan Pangkahkulon. Kami sadari kesalahan itu," pungkasnya.
Sayang, pihak PT. PGN Saka belum bisa dikonfirmasi soal protes warga Pangkahkulon atas proyek pemetaan lahan. (hud/ns)
