PU P-APBD 2018, Fraksi DPRD Gresik Sorot Jebloknya PAD Parkir

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Gresik terhadap Perubahan APBD tahun 2018 di ruang paripurna DPRD setempat jadi ajang para fraksi menyorot buruknya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendongkrak pendapatan.

Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Moh. Syafi' dan dihadiri Wabup, Moh. Qosim itu, tujuh fraksi yakni F-PPP, F-PDIP, F-PG, F-PKB, F-Gerindra, F-PAN, dan F-PD, kompak menilai bahwa tak tercapainya target pendapatan akibat buruknya kinerja OPD. Sehingga, hal ini menyebabkan kondisi keuangan pada P-APBD 2018 turun cukup besar dari kekuatan keuangan APBD 2018.

Juru bicara (Jubir) F-PPP misalnya, Lilik Hidayati, dalam PU-nya mengkritik pedas kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) di bawah kendali Nanang Setiawan. Sebab, hingga saat ini retribusi parkir tepi jalan umum baru terealisasi 31 persen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ditargetkan. "Kenapa tak tercapai? Apa yang dikerjakan?," ketusnya.

Menurut politikus asal Kebomas ini, realisasi pendapatan parkir tepi jalan umum baru Rp 1,7 miliar dari yang ditargetkan Rp 5,5 miliar. "Kenapa ini bisa kembali terulang? Padahal titik-titik parkir yang bisa dikelola OPD terkait kian banyak. Fakta memilukan inilah yang memmbuat DPRD pada P-APBD 2018 tak berani menargetkan pendapatan sektor tersebut terlalu tinggi," sambungnya.

Anjloknya pendapatan juga terjadi pada PPJ non PLN. Juru Bicara F-PDIP Mujid Riduan menyatakan, hingga bulan Agustus sektor ini hanya mampu merealisasikan Rp 11,6 miliar dari target Rp 16 miliar. "Sehingga, dalam P-APBD 2018 tak ada perubahan target," ungkapnya.

Turunnya sejumlah sektor pendapatan ini berimplikasi merosotnya kekuatan APBD Gresik pasca perubahan. Kalau pada APBD 2018 pendapatan daerah (PD) dipatok Rp 2,897 triliun, pada P-APBD 2018 minus Rp 28,850 miliar atau menjadi Rp 2,868 triliun.