Eddy Santoso
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi I DPRD Gresik, Eddy Santoso, memberikan perhatian khusus terhadap lelang jabatan Sekda Gresik yang bakal digelar 15 Oktober mendatang. Ia mewanti-wanti agar digelarnya lelang tersebut tidak hanya sekadar untuk menggugurkan formalitas.
"Kami minta agar Pak Bupati (Sambari, red) benar-benar selektif dan tepat dalam penunjukan sekda definitif hasil lelang. Orangnya harus benar-benar mumpuni," ujar Eddy kepada BANGSAONLINE.com, baru-baru ini.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Sebab menurutnya, sekda merupakan top leader birokrasi yang menjadi salah satu sarana komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Mulai soal anggara, kebijakan, program, kegiatan, tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan serta evaluasi kinerja. "Jadi, sekda nanti harus benar-benar paham soal anggaran. Sebab, anggaran merupakan program krusial," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Gresik ini.
"Kalau sekda mendatang tidak paham soal anggaran bisa bahaya. Sebab, baik tidaknya tata kelola birokrasi dan berjalannya pembangunan tidak bisa lepas dari cara pengelolaan anggaran yang baik," terangnya.
Eddy juga berharap figur sekda adalah seseorang yang mampu menjembatani pemkab dengan pemerintah pusat. "Sekda juga harus punya akses kuat ke pusat untuk lobi anggaran. Sebab, kalau kita cuma andalkan pendapatan asli daerah (PAD) Gresik yang terus-terusan anjlok, tak akan tergarap apa yang diharapkan masyarakat," paparnya
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Terlebih, soal lobi anggaran dari pemerintah pusat, baik anggaran dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DID (Dana Insentif Daerah), dan lainnya. "Sekarang itu kalau ingin dapat dana banyak dari pusat harus pintar-pintar lobi. Gak bisa dana pusat itu turun sendiri tanpa dilobi, karena semua daerah berebut," terangnya.
"Sekda nanti juga harus punya kekuatan membangun komunikasi yang baik dengan instansi vertikal seperti Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kodim, Kemenag dan instansi vertikal lain. Ini agar program atau kegiatan berjalan baik dan tak melanggar aturan," katanya.
Selain itu, Eddy menambahkan, bahwa sosok sekda harus bisa membawa tata kelola roda birokrasi Pemkab Gresik menjadi lebih baik. "Sebab, baik dan buruknya birokrasi tidak bisa lepas dari kepiawaian sekda dalam mengendalikan," pungkasnya. (hud/dur)
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
