BPJS Kesehatan Nunggak, Dewan Minta Pemprov Tempuh Jalan Hukum

BPJS Kesehatan Nunggak, Dewan Minta Pemprov Tempuh Jalan Hukum Anik Maslachah, Ketua Komisi C DPRD Jatim.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta kepada Rumah Sakit milik Pemprov Jawa Timur untuk segera melakukan upaya hukum atau gugatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar segera menyelesaikan hutangnya ke lima rumah sakit milik pemprov Jatim tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan pihaknya menyesalkan sikap BPJS yang sampai saat ini belum membayarkan hutangnya ke rumah sakit lima rumah sakit pemprov. Ia khawatir apabila tunggakan tersebut belum terbayarkan ke rumah sakit , akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Respons Dampak Banjir Jember, BPBD Jatim dan OPD Tinjau Wilayah Terdampak dan Salurkan Bantuan

"Saya minta Biro Hukum , untuk menyiapkan bantuan hukum ke lima RSUD milik segera menggugat BPJS Kesehatan untuk menyelesaiakan tunggakan hutang tersebut," tegas politikus asal Fraksi PKB DPRD Jatim itu, Selasa (23/10).

Selain itu, Anik juga mengusulkan agar rumah sakit meminjam uang atau hutang ke Bank Jatim agar pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa tetap berjalan.

Ia mencontohkan, saat ini rencananya RSUD Sudono di Madiun akan hutang ke Bank Jatim untuk mengembangkan pelayanan rumah sakitnya, dan juga memperbarui alat kesehatan (alkes). "Sebab apabila saat ini hanya mengandalkan APBD dan APBN tidak mencukupi untuk mengembangkan rumah sakit tersebut," katanya.

Baca Juga: Antisipasi Era Digitalisasi, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dorong Kegiatan Produktif

Maka itu pihaknya berharap ke Bank Jatim dapat mempermudah bantuan pinjaman kepada rumah sakit milik pemprov tersebut untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dan alat kesehatan. Begitu juga kepada Rumah Sakit Milik yang akan meminjam ke bank Jatim, bisa dilakukan secara prosedural dengan memenuhi peraturan yang berlaku.

"Hasil dari rapat hearing dengan rumah sakit ini nanti akan dijadikan rekomendasi ke yang akan disampaikan pada paripurna mendatang," papar politikus asal Sidoarjo ini

Seperti diketahui, hutang BPJS di lima Rumah Sakit milik memang sangat mempengaruhi cash flow Rumah Sakit. Terutama untuk membayar obat-obatan di sejumlah pabrik farmasi, serta mengembangkan pelayanan kesehatan dan alat kesehatan. (mdr/rev)

Baca Juga: Tinjau Posko OMC, Pj Gubernur Adhy: Upaya Kurangi Dampak Cuaca Ekstrem di Daerah Rawan Banjir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO