Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik membentuk tim pengaduan publik. Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com menyatakan bahwa tim ini nantinya bertugas turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan problem maupun pelayanan publik.
Ia menjelaskan pembentukan tim tersebut dilatarbelakangi masih banyaknya permasalahan di Kabupaten Gresik. "Mulai dari kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan lainnya. Nah, dari informasi publik itu nantinya akan dilakukan survei dulu untuk mengecek kebenarannya. Baru setelah itu dibahas di internal di DPRD untuk diformulasikan dan ditindaklanjuti," papar politikus Golkar ini.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Ia menyebut jika angka kemiskinan di Gresik tergolong masih tinggi dibanding daerah tetangga seperti Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. "Gresik angka kemiskinan masih di atas 12 persen, sedangkan daerah-daerah tetangga sudah di bawah 10 persen," terangnya.
Begitu juga dengan penurunan angka kemiskinan, Gresik dinilai Nurhamim kalah dengan kabupaten/kota tetangga. "Kabupaten Gresik pada tahun 2017 tercatat penurunan angka kemiskinan cuma 0,2 persen, sementara daerah tetangga seperti Lamongan bisa 0,8 persen," ungkapnya mengacu data di Pemprov Jatim.
Kemiskinan Kabupaten Gresik masih tergolong tinggi dan masuk zona kuning. Karena masuk zona kuning, makanya kesimpulannya ada dua, akhirnya bisa masuk zona hijau atau sebaliknya turun ke zona merah," tukasnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Tingginya angka kemiskinan di Gresik, lanjut Nurhamim, ternyata juga masih berbading lurus dengan angka pengangguran. Baik pengangguran yang bersifat pasif (usia rentan) maupun aktif (usia muda).
"Diakui atau tidak, angka pengangguran di Gresik masih tinggi. Hal ini tak berbanding lurus dengan banyaknya sarana pekerjaan yang dimiliki daerah seperti ribuan industri, mall, supermarket, minimarket, dan lainnya," katanya.
"Merujuk program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, kemiskinan masuk dalam program prioritas. Fakta ini sangat relevan kalau kemiskinan di Gresik masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan tak tergarap dengan baik, dan bisa jadi anggaran tak dialokasikan sesuai porsinya dan lemahnya pendampingan program," urainya.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Untuk itu, Nurhamin menilai perlu penguatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi problematika ini. Ia kemudian mencontohkan peran Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani kemiskinan dan pengangguran. Ia meminta agar dua OPD tersebut banyak melakukan langkah terobosan.
"Seperti dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), pelatihan kerja, pemberdayaan masyarakat sehingga bisa mandiri dan lainnya. Langkah serupa juga harus dilakukan di lini-lini yang menjadi problematika publik seperti infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Apa-apa yang dikeluhkan oleh publik dari persoalan itu harus cepat dituntaskan, sehingga capaian kinerja di masing-masing OPD bisa terukur," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
