Ini Syarat Pusat Mau Bantu Tangani Banjir di Kali Lamong Hingga Tuntas

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik terus berupaya mencari solusi untuk menangani banjir luapan Kali Lamong. Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, kepada wartawan di ruang Komisi III, Senin (4/2), menyampaikan bahwa penanganan banjir masuk dalam 5 prioritas tematik.

Menurut Nur Qolib, banjir yang melanda Kota Gresik, baik akibat Kali Lamong maupun sungai Bengawan Solo merupakan persoalan bersama. Karena itu, ia mengajak semua komponen masyarakat turut membantu DPRD dan Pemkab Gresik dalam menuntaskan persoalan banjir tersebut. 

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

"DPRD telah berkali-kali melakukan upaya ke pemerintah pusat untuk penanganan banjir Kali Lamong, mulai ke Kementerian PUPR, BBWS, maupun SDA. Dari hasil pertemuan dengan instansi vertikal tersebut, bahwa pemerintah pusat minta penyelesaian secara tuntas. Jangan hanya dikeruk dan dikeruk, justru hanya menghabis-habiskan anggaran," papar Caleg PPP DPRD Jatim Dapil XIII (Gresik dan Lamongan) ini.

Ditegaskan Nur Qolib, pemerintah pusat mau membiayai penanganan Kali Lamong secara tuntas dengan catatan, pembebasan lahan harus dilakukan Pemkab Gresik.

"Cuma yang menjadi kendala saat ini, untuk pembebasan di kanan kiri bantaran Kali Lamong, banyak lahan yang telah dijual ke orang lain dan muncul sertifikat. Ini yang sekarang menjadi kendala pemerintah," ungkapnya.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Nur Qolib mengungkapkan, DPRD telah berkali-kali menganggarkan pembebasan lahan untuk perbaikan Kali Lomong. Namun, berkali-kali gagal karena terkendala harga mahal yang dipatok oleh pemiliknya. "Ya, pada akhirnya anggaran dikembalikan" terangnya.

Untuk itu, tambah Nur Qolib, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah normalisasi skala kecil anak Kali Lamong. "Itu pun hasilnya kurang maksimal karena masih terjadi genangan-genangan," jelasnya.

Selain itu, DPRD Gresik dalam waktu dekat ini akan membuat pertemuan dengan pemerintah provinsi dan pusat guna membahas penanganan Kali Lamong. "Kali Lamong harus bisa dituntaskan pemerintah pusat. Masak mereka membebaskan lahan untuk bangun tol aja bisa cepat, untuk Kali Lamong masak tak bisa," pungkasnya. (hud/ian)

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News