GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tuntutan masyarakat Gresik Selatan agar pemerintah membangun Rumah Sakit (RS) yang representatif di wilayah mereka, diamini DPRD Gresik.
Hal ini ditunjukkan saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU P-APBD) 2019, yang mana Komisi IV mengusulkan tambahan anggaran Rp 300 juta untuk Dinas Kesehatan (Dinkes).
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
"Komisi IV sepakat menambah anggaran Rp 300 juta nempel di pos Dinas Kesehatan untuk rencana pembangunan RS Daerah di wilayah Gresik Selatan. Kami yakin badan anggaran (Banggar) dan tim anggaran (Timang) akan mengegolkan anggaran yang kami ajukan. Sebab, ini tuntutan masyarakat," ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (17/7).
Menurut Huda, anggaran Rp 300 juta akan dimanfaatkan untuk feasibility study (FS), mencari lokasi rencana dibangunnya RS Daerah dan menakar respons masyarakat di sana. Baik melalui forum diskusi, jajak pendapat, atau pertemuan lain untuk minta masukan dan sumbangsih saran.
"Ini penting, sehingga kelak di kemudian hari kalau RS Daerah dibangun di Gresik Selatan tak menimbulkan pro dan kontra, terlebih gejolak," urai Sekretaris DPC PPP Gresik ini.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Huda menyampaikan, banyak pertimbangan logis mengapa Komisi IV sangat menghargai tuntutan masyarakat Gresik Selatan agar di wilayah mereka dibangunkan RS. "Ini juga dilandasi rasa keadilan bahwa pemerintah harus bisa hadir dan mendekatkan diri kepada semua masyakatanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pertimbangan lain, masyarakat Gresik Selatan juga punya hak sama bisa menikmati pelayanan kesehatan yang memadai seperti masyarakat Gresik Kota yang berdekatan dengan RSUD Ibnu Sina. Dari data yang masuk ke kami, masyarakat di sana sudah lama menanti-nantikan dibangunnya RS Daerah, namun keinginan mereka tak kunjung terwujud," paparnya.
Untuk itu, lanjut Huda, kalau masyarakat di sana butuh berobat ke RS. Mereka lebih memilih ke RS di luar Gresik yang lebih dekat, seperti di wilayah Sidoarjo atau Surabaya. "Mereka tak mau berobat ke RSUD Ibnu Sina karena terlalu jauh," ungkap Huda.
"Sebetulnya, Pemkab Gresik sudah menyiapkan Puskesmas di setiap kecamatan. Namun, sarana kesehatan itu dirasa belum memadai. Sebab, tak didukung peralatan medis cukup dan dokter spesialis. Puskesmas belum bisa meng-cover kebutuhan layanan kesehatan masyarakat," terang politikus asal Manyar ini.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
Menurutnya, Pemkab Gresik masih kalah dengan daerah lain dalam memberikan pelayanan kesehatan memadai berupa RS, apabila dilihat dari potensi wilayah yang begitu besar. Ia menyontohkan Kabupaten Boyolali. "Di sana, pemerintah sudah memiliki 3 RS yang memadai, berada di wilayah tengah (kota), pinggiran Barat, dan Timur. Jadi, masyarakat di sana tak perlu repot jauh-jauh berobat ke RS," ungkapnya.
Sampai saat ini, Pemkab Gresik sendiri sudah membangun RSUD Ibnu Sina di Jalan Dr. Wahidin SH Kecamatan Kebomas, dan RSUD Ibnu Mas'ud di Pulau Bawean. Namun, keberadaan 2 RSUD itu dirasa belum cukup.
"Idealnya, selain di Gresik Kota dan Bawean ada RS Daerah, juga harus ada RS di wilayah Gresik Selatan dan Utara. Makanya, kami akan memperjuangkan bisa mewujudkannya," pungkasnya. (hud/rev)
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Lantik Wahidatul Husnah sebagai Anggota PAW Periode 2024-2029
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News