Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Abdul Malik.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Demo mahasiswa yang menuntut pembatalan RUU KUHP karena kontroversi dan menjadi polemik di masyarakat, mendapat perhatian tersendiri dari advokat.
Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Abdul Malik mempertanyakan motif pengesahan RUU KUHP ini kenapa dilakukan di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019. Padahal ini sudah dirancang bertahun-tahun sebelumnya.
Menurut Malik, penundaan pengesahan yang diinstruksikan Presiden Jokowi tidak serta merta membuat masyarakat menjadi tenang. Buktinya, mahasiswa yang mewakili suara rakyat melakukan demonstrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
"Sebab sudah jelas permintaan mahasiswa yang intelektual ini, mereka bukan meminta ditunda tapi ditolak atau dibatalkan. Sebab kalau ditunda, apabila situasi sudah reda maka tidak menutup kemungkinan akan disahkan," ujar Malik, Jumat (27/9).
Masih kata Malik, Pemerintah baik itu dari legislatif maupun yudikatif harus segera mengambil langkah terkait situasi yang genting ini. "Jangan sampai berlarut-larut dan menimbulkan protes semakin meluas," katanya.
Baginya, RUU KUHP yang menjali kontroversial tersebut mestinya tidak perlu diterapkan di Indonesia. Ada hal-hal yang lebih penting dan perlu diselesaikan dalam waktu dekat.
Ia mencontohkan seperti, mudahnya aparat penegak hukum menahan seorang tersangka tanpa melihat dari sisi sosialnya. Misalnya, orang yang sudah tua atau tersangka yang ancaman hukumannya ringan namun dipaksakan untuk ditahan.
"Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah overload, tapi tidak ada jalan keluar. Ini sangat rawan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Mestinya hal-hal inilah yang mesti diselesaikan dan segera diambil jalan keluar. Bukan malah sibuk mengurusi UU yang mengatur ternak apabila masuk ke lahan tetangga," tandasnya. (ana/ian)
