Joko Widodo manandatangani kontrak politik di bawah sumpah untuk menetapkan Hari Santri Nasional jika terpilih sebagai presiden di Pondok Pesantren Babussalam Banjar Rejo Pagelaran Malang Selatan Jawa Timur. Penandatanganan itu disaksikan Gus Thoriq dan masyarakat Malang. Saat itu status Jokowi masih calon presiden. foto: Istimewa/ BANGSAONLINE.com
Yang merespons justru Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Bahkan Anas kemudian mengangkat Gus Thoriq sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah (MPD) Partai Demokrat Malang.
Uniknya, ketidakhadiran Gus Dur karena sakit gigi justru dimanfaatkan para penjudi togel. “Nomor gigi jadi rebutan. Saat itu kan musim togel,” kata Gus Thoriq sembari tertawa. Ternyata nomor gigi itu banyak yang tembus. “Barokahnya Gus Dur,” canda Gus Thoriq. Lagi-lagi ia tertawa.
Meski minim respons, tapi Gus Thoriq tak patah arang. Ia terus memperjuangkan gagasannya itu. “Pada 2012 gagasan Hari Santri ditangkap pihak rektorat Unej (Universitas Jember),” tutur Gus Thoriq.
Tapi lagi-lagi acaranya tak sukses. Karena undangan banyak yang tidak datang. Termasuk KH Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU. “Pak Said tak hadir,” katanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga diundang tapi tak hadir. Yang hadir hanya pengurus NU Jember.
“Pokoknya yang kita usahakan lewat birokrasi tumpul,” kata Gus Thoriq sembari mengatakan bahwa SBY tak merespons.
Gus Thoriq akhirnya terlibat lobi dengan elit PDIP. Gus Thoriq bahkan bersedia pindah dari Demokrat ke PDIP, dengan dua syarat. “Pertama Hari Santri diperjuangkan secara bersama-sama untuk menjadi Hari Santri Nasional. Kedua, PDIP mau mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden. Saat itu Pak Jokowi baru dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta,” kata Gus Thoriq.
Elit PDIP setuju. Bahkan Jokowi akhirnya datang ke Pesantren Babussalam, milik Gus Thoriq di Malang Selatan. Nah, saat acara di pesantren yang diasuh Gus Thoriq itulah, Jokowi diminta menandatangani kontrak politik untuk menetapkan HSN di bawah sumpah.
“Saya bilang pada Pak Jokowi kontrak politik Hari Santri Nasional itu di bawah sumpah,” kata Gus Thoriq. Jokowi setuju. “Jokowi bersumpah atas nama Allah Ta’ala di atas podium bahwa 1 Muharam akan dijadikan Hari Santri Nasional,” kata Gus Thoriq.
Pada 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres no 22/2015 menetapkan 22 Oktober sebagai HSN. Namun, kata Gus Thoriq, masih ada sumpah yang dilanggar oleh Jokowi sehingga selama ia jadi presiden Indonesia selalu muncul masalah bahkan bencana. Apa itu? Baca berita tentang ini di BANGSAONLINE.com. (MMA)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
