Minimnya Blangko e-KTP di Ngawi Disoroti Dewan Dalam Hearing

NGAWI, BANGSAONLINE.com - Sepanjang tahun 2019 hingga menjelang akhir tahun ternyata banyak keluhan dan aduan yang diterima DPRD Ngawi terkait permasalahan blangko (bahan baku) e-KTP.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kab. Ngawi menuai sorotan dengan kondisi minimnya blangko e-KTP. 

Baca Juga: Hanya Dihadiri 20 Anggota DPRD dan Dinyatakan WO, Rapat Paripurna di Ngawi Ditunda

Terkait keadaan tersebut, kepala Disdukcapil Sugeng akhirnya dipanggil anggota DPRD Kab. Ngawi. Pada Kamis (12/12), anggota Komisi I menggelar dengar pendapat (hearing) dengan permasalahan yang dialami leading sector Disdukcapil Ngawi.

"Kami sering mendapat aduan dari masyarakat karena termasuk dari leading sektor kami. Jadi sudah sewajarnya kami mempertanyakan," jelas Sekretaris Komisi I Hariyanto.

Dari hasil dengar pendapat yang digelar hingga Kamis sore yang ternyata kekurangan bahan baku kartu identitas diri bukan hanya dialami Kabupaten Ngawi akan tetapi hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 

Baca Juga: Cipta Kondisi saat Ramadhan 2023, Polres Ngawi Gelar Rakor Lintas Sektoral

Sebab hal tersebut terkait dengan minimnya blangko e-KTP di pusat. Dan akhirnya yang terjadi blangko e-KTP yang diterima Disdukcapil Ngawi tidak dapat memenuhi dari seluruh permintaan atau kebutuhan yang ada. Sedangkan bagi masyarakat yang mengurus e-KTP sementara hanya menerima surat keterangan (suket). Dan kegunaan dari suket tersebut untuk perekaman akan kebutuhan administrasi dan perbankan.

Dari keterangan Sugeng sendiri bahwa pihaknya selama 2019 dari 29.000 hanya sekitar 2.500 yang dapat terakomodir dan sisanya menerima suket.

Untuk itu pihak Disdukcapil memprioritaskan pada masyarakat yang sangat membutuhkan misalnya yang akan bepergian keluar. Sedangkan untuk para PNS hanya menerima suket.

Baca Juga: DPRD Ngawi Minta Bupati Untuk Kaji Ulang Pemotongan Gaji ASN untuk Infaq Melalui Baznas

"Karena keadaan ini kita harus memilah dan mengutamakan yang sangat membutuhkan sedangkan suket sendiri untuk kebutuhan administrasi sudah bisa diterima," terang Sugeng di depan anggota dewan. (nal/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News