Aksi sejumlah warga saat menyampaikan aspirasi di depan kantor Kejari Bangkalan.
Terkait penanganan dugaan kasus korupsi BOS di Dinas Pendidikan, ia menjelaskan tidak bisa dilakukan seperti orang buta atau babat rumput. "Tindak pidana korupsi harus ada pakta dan data. Karena masalah SPJ BOS tidak ditemukan data dan pakta, tidak ditemukan unsur hukum, oleh karena itu diberhentikan oleh Kajari lama (Badrut Tamam, Red)," ujar Emanuel.
"Jadi, bukan karena masuk angin, tidak pernah Kejari Bangkalan masuk angin. Tapi jika ditemukan unsur hukum, bisa diproses lagi," tegasnya.
Karena itu, ia menantang masyarakat dan media untuk memberikan data baru terkait kasus tersebut. "Kalau ada data baru, akan saya buka lagi. Kejaksaan siap dikritik dan siap diberikan masukan," katanya.
"Kasus ini (SPJ BOS) tidak mati dan tidak dikubur, akan terus berjalan. Kalau ada novum atau bukti baru, perkara ini bisa dibuka lagi sampai 20 tahun, belum kadaluwarsa," janji Emanuel Ahmad.
"Komitmen Kejari demi pendidikan lebih baik dan maju, jika ada kepala sekolah nakal bisa kita penjarakan, karena negara maju adalah negara yang memperhatikan pendidikan," pungkas pantan Kejari Enrekang Sulawesi Selatan ini.
"Jangan khawatir saya berkomitmen terkait pendidikan. Saya juga lagi menyidangkan dana BOS di Enrekang Sulawesi Selatan. Padahal, kerugiannya hanya Rp 100 juta. Tapi bukan karena Rp 100 jutanya itu, tapi ini karena kerugian negara, karena pendidikan harus baik, agar negara ini maju," pungkasnya. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
