Ketua AKD Gresik: Banyak 'Warga Miskin' Baru Minta Bantuan karena Merasa Terdampak Wabah COVID-19

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gresik saat ini dihadapkan dilema dalam memberikan bantuan kepada warga terdampak wabah virus Corona (COVID-19). Sebab, warga meminta agar bantuan tersebut diberikan secara merata, tidak hanya untuk warga miskin.

"Jadi, saat ini semua Kepala Desa di Kabupaten Gresik dihadapkan dilema pemberian bantuan dampak COVID. Semua warga minta karena sama-sama terdampak," ujar Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (12/4).

Nurul Yatim mengungkapkan, saat ini Dana Desa (DD) termin awal sudah cair. Namun, Kepala Desa belum berani mengguanakan dana tersebut hingga keluarnya regulasi.

"Kami belum berani menyalurkan karena masih menunggu regulasi, sementara warga mendesak segera disalurkan. Kami takut kalau kami salurkan sebelum regulasi turun akan berbuntut hukum, nanti Kades yang kena," terangnya.

"Di sisi lain, kami sudah di-bully habis-habisan oleh warga lantaran tak kunjung mendistribusikan bantuan dampak COVID-19 dari DD. Sebab, ada sejumlah desa yang telah berani menyalurkan bantuan dari DD tersebut," jelasnya.

Lanjut Nurul Yatim, warga berharap tidak ada diskriminasi dalam pemberian bantuan untuk warga terdampak wabah COVID-19. "Jadi, semua warga merasa terdampak COVID-19. Untuk itu, semua juga berhak mendapatkan bantuan," paparnya.

"Pasca COVID-19, kami Kepala Desa sudah kerepotan membedakan mana warga yang kaya secara fisik dan miskin. Sebab, di desa sekarang banyak orang miskin baru meski rumahnya terlihat bagus setelah mereka tak bekerja dampak COVID-19," ungkap Kades Baron Kecamatan Dukun ini.

Pada kesempatan ini, Nurul Yatim juga mempertanyakan sikap Pemkab Gresik yang belum menginstruksikan Kades agar mendata dan menyetorkan data warganya yang akan menerima program jaring pengaman sosial atau bantuan untuk warga yang terdampak COVID-19.

"Sampai saat ini belum ada perintah untuk mendata warga, baik yang sudah masuk data miskin di Dinas Sosial maupun orang miskin baru. Padahal katanya anggaran Rp 120 miliar sudah disiapkan untuk 150 ribu kepala keluarga (KK)," katanya.

"Kami minta Pemkab Gresik memahami posisi lades saat ini yang berhadapan langsung dengan warganya yang sudah berteriak-teriak agar bantuan segera dicairkan, " pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News