suasana saat audiensi antara anggota Dewan Sumenep dan Gapoktandes Sumenep. foto: Faisal/BangsaOnline
”Kami sudah mengintruksi ke Dinas Pertanian, agar hal itu diawasi dengan serius. Jika memang ada yang mealnggar hukum, maka segera rekomendasikan agar KP3 segera melakukan tindakan tegas,” terangnya
Sedangkan untuk pendistribusian yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani, pihaknya mengintruksikan kepada semua Gapoktandes agar segera koodrinsi dengan UPT Pertanian Setempat.
”Ajukan saja ke UPTnya sesai kebuthan yang ada. Sehingga ada langkah preventif yang dilakukan selanjutnya,” terangnya.
Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, jika persolan pupuk tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumenep saja. Melain kondisi serupa juga terjadi di seluruh indonesia.
Persoalan tersebut kata Bambang, diduga kuta imbas dari pengurangn kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat ke setiap Kota/Kabupaten se indonesia.
”Untuk Sumenep saja, jatah pupuk setiap tahunnya selalu berkurang sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh petani,” terangnya
Dikatakan, kuota pupuk bersubsidi untuk kabupaten sumenep sejak tahun 2012 lalu selalu mengalami kekurangan. Pada tahun 2012 Sumenep mendaptakan kuota sebanyak 31.988 ton, pada tahun 2011 medapatkan kuota sebanyak 25.890 ton, pada tahun 2013 mendapatkan jatah sebanyak 24.530 ton dan pada tahun 2015 Sumenep hanya mendapatakan sebanyak 24.153 ton. Jadi, kuta pupuk tahun 2015 ada pengurangan sebanyak 300 ton dari kuota tahun 2014 lalu.
Jumlah tersebut dinilai sangat jauh dari kebutuhan petani. Sesuai yang diajukan petani melalui RDK (Renca Detail Kelompok) dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebanyak 41 ton, dengan jumlah luas areal satu kali tanam mencapai 25 ribu hektar.
”Jadi, kalau misalkan setiap hektarnya membutuhkan pupuk sebanyak 200 Kg, maka kebutuhan pupuk mencapai kurnag lebih 50 ribu ton dalam satu kali tanam. Sedangkan, kuotanya hanya 24.153 ton. Jadi, kebutuhan dengan jumlah luas areal sudah kurangseparuh,” terangnya
Kendati demikian pihaknya berjanji akan meminta jatah tambahan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi jatim. Saat ini pihaknya telah mengirimkan surat tersebut.
Ditanya soal pengawasan pendistribusian pupuk, pihaknya mengaku pengawasan yang dilakukan saat ini masih sangat lemah. Hal itu berdasarkan hasil sidak (Inspeksi mendadak) yang dilakukan beberapa hari yang lalu, banyak ditemukan pupuk besubsidi yang dijual di berbagai pertokoan yang tidak memilik ijin.
”Ini sudah inidkasi. Dan kami mulai besok (hari ini) akan turn untuk mengecek penjual pupuk di pertokoan. Jika memang ditemukan, kami akan sita itu semua, untuk diproses lebih lanjut olah aparat penegak hukum. Karena itu merupkan barang dalam pengawasan. Jika terjadinya karena ada kios yang nakal, maka kami tidak akan segan untuk memberikan rekomendasi agar kios tersebut segera dicopot izinnya,” tegasnya.
Direktur CV Muara H. Haris selaku Distributor yang mebawahi pendistribusian pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan batang-Batang dan Kecamatan Dungkek mengakui jika akhir-akhir ini pendistribusian agak sedikit terhambat. Hal itu disebabkan karena pendistribusian dari Daerah Bontang Kalimantan Timur, ke Surabaya tekendala cuaca ekstrim. Sehingga pendistribusian dari produsen tidak maksimal.
Kendati demikian, pihaknya terus akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan petani sesuai kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan cara mendistribusikan sesuai stok pupuk yang ada.
Bahkan sejak minggu pertama di tahun 2015 pihaknya telah berhasil mendistribusikan untuk dua kecamtan tersebut sebanyak kurang lebih 50 ton untuk pupuk jenis Urea.
”Pada minggu pertama kami telah mendistribusikan sebanyak 14 ton untuk Kecamatan Batang-Batang sisanya untuk Kecamatan Dungkek, sedangkan padatanggl 8 kemarin kami mendistribusikan sebanyak 25 ton. Namun karena stoknya tidak ada, maka kami distribusikan sebanyak 15 ton dan sisanya hari ini(kemarin). Bahkan besok (hari ini) dan besok lusa kami akan mendistribusikan sebanyak 40 ton,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
