PD 2021 Diproyeksikan Turun, DPRD Kabupaten Pasuruan: Program Rakyat Kecil Harus Diprioritaskan

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pendapatan Daerah (PD) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Penurunan pendapatan tersebut, imbas dari berkurangnya penerimaan daerah berupa dana transfer dari pusat dan provinsi akibat terdampak pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, M. Sudiono Fauzan menjelaskan, secara umum rancangan APBD 2021 mengalami penurunan hingga ratusan miliar rupiah.

Dari dokumen KUA-PPAS 2021 yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemkab Pasuruan, diketahui proyeksi pendapatan daerah berkisar Rp 3,008 triliun, sedangkan belanja daerah naik, yakni Rp 3,180 triliun.

"Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 100 miliar yang akan ditutupi dari pembiayaan neto Rp 100 miliar," jelas pria yang akrab dipanggil Dion ini.

Ia menjelaskan, total anggaran belanja di tahun 2021 banyak dipergunakan untuk belanja operasional yang tembus Rp 2,148 triliun, belanja modal Rp 358,434 miliar, belanja transfer Rp 648,501 miliar, serta belanja tidak terduga Rp 25 miliar.

Lebih jauh, ia mengatakan anjloknya anggaran belanja daerah juga dialami pada tahun 2020. Fakta tersebut terlihat dari proyeksi anggaran belanja daerah di P-APBD tahun 2020, di mana pendapatan daerah sebesar Rp 3,137 triliun, sedangkan belanja naik menjadi Rp 3,436 triliun sehingga daerah mengalami defisit anggaran mencapai Rp 299,192 miliar.

"Dibandingkan dengan tahun 2019, APBD Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 3.584 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 2.093 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1.531 triliun. Dengan menurunnya penerimaan pundi-pundi pendapat daerah karena wabah Covid-19 ini, beberapa program yang telah dirancang Pemkab Pasuruan terpaksa ditunda sementara," jelasnya.

Sementara itu, Rusdi Sutejo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan, penurunan pendapatan ini tidak dialami Kabupaten Pasuruan saja, tapi semua kabupaten atau kota se-Indonesia.

Dirinya berharap, meski pendapatan anggaran daerah berkurang imbas penerimaan dana transfer mengerucut, program pembangunan daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kecil serta sektor pelayanan tetap menjadi prioritas.

Politikus Gerindra ini meminta kepada Bupati Pasuruan mengutamakan program-program prioritas sesuai dengan visi misi yang sudah dituangkan saat mencalonkan sebagai kepala daerah dalam penyusunan program pembangunan daerah.

"Beberapa program pembangunan daerah yang banyak menyerap anggaran besar kalau perlu di-pending dulu seperti contoh rencana pembangunan gedung lantai III di Kompleks Perkantoran Raci yang dianggarkan Rp 22 miliar, pembangunan gedung sekretariat, serta kegiatan di beberapa OPD yang sifatnya rutinitas dan tidak memberikan nilai manfaat bagi masyarakat," tukasnya. (bib/par/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News