Peneliti Senior SSC: Tanpa Pakta Integritas dengan Masyarakat, Kampanye Paslon Ibarat Parade Ngibul

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Hari ini (Minggu, 27/9/2020) merupakan hari kedua kampanye para pasangan calon (paslon) yang bakal bertarung di Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Termasuk Kota Surabaya yang menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Beberapa hari terakhir ini, KPU dan Bawaslu sudah mengajak paslon untuk berikrar damai dalam kampanye. Namun, ikrar itu dinilai sebagai slogan, kamuflase semata, jika tanpa ada kontrak politik, pakta integritas yang nyata antara masyarakat pemilih dengan pasangan calon.

Baca Juga: Bawaslu Kota Surabaya Serahkan Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 ke Pemkot dan DPRD

"Kampanye dengan banyak janji tanpa pakta integritas hanya akan seperti parade ngibul, bermanis-manis ria di hadapan masyarakat dan pemilih. Giliran sudah jadi, lupa semua janjinya, lupa yang dikatakan," cetus Surokhim, Pengamat Politik yang juga sebagai Dekan dan Dosen FISIB di UTM ini kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (27/9/2020).

"Jadi selama kampanye, mereka paslon hanya bisa memberikan lips service, angin surga aja selama kampanye. Seharusnya, publik dan pemilih diharapkan bisa lebih kritis dengan banyak meminta pakta integritas pada paslon," jelas Surokhim.

"Dengan cara seperti itu, Insya Allah paslon tidak akan mudah mengobral janji. Sekaligus pakta integritas itu bisa menjadi kontrak yang bisa ditagih sewaktu-waktu jika sudah memimpin. Dengan cara seperti itu, Insya Allah kampanye politik pilkada akan kian realistis, kian mulia, bermartabat, dan terhormat," ujar Peneliti Senior SSC (Surabaya Survey Center) dan Puskakom Publik (Pusat Kajian Komunikasi Publik) ini.

Baca Juga: Dilantik Besok Sore, Ini Harapan Warga Surabaya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baru

Menurut Surokhim, memperbanyak pakta integritas paslon adalah cara bermartabat meningkatkan kualitas kampanye pilkada.

"Pakta integritas akan mendorong paslon juga bersungguh-sungguh jika sudah terpilih. Kalau paslon itu berani kontrak di depan dan pakta integritas, saya pikir sudah selangkah lebih maju dan terlihat ada kesungguhan untuk pro masyarakat dan tidak sekadar aji mumpung untuk meraup insentif elektoral semata," pungkas Surokhim. (nf/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News