Selasa, 27 Juli 2021 23:18

Sampaikan Kesewenangan Kepala DKBPP, Pegawai PLKB Gelar Audiensi dengan DPRD Pasuruan

Rabu, 14 Oktober 2020 19:31 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Ahmad Habibi
Sampaikan Kesewenangan Kepala DKBPP, Pegawai PLKB Gelar Audiensi dengan DPRD Pasuruan
Rapat kerja Komisi IV DPRD dengan Dinas KBPP di Gedung DPRD Pasuruan.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Para pegawai PLKB non PNS yang bertugas di Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DKBPP) Kabupaten Pasuruan melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD setempat. Tujuan mereka ingin menyampaikan unek-uneknya soal kepala dinas yang dianggap sewenang-wenang.

Salah satunya, terkait permintaan SPK sebagai tenaga administrasi agar diubah menjadi SPK PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana). Karena tuntutan mereka belum dikabulkan oleh pihak DKBPP, salah satu rekan mereka yakni berinisial Tjd dimutasi ke dinas lain dengan alasan pembinaan.

Fakta tersebut terungkap dalam rapat kerja antara Komisi IV DPRD dengan Dinas KBPP serta beberapa pegawai PLKB di Gedung DPRD, Rabu (14/10). Para wakil rakyat menyayangkan langkah dinas yang terkesan tidak ada upaya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi para tenaga PLKB tersebut. Sikap tersebut terlihat dengan memutasi salah satu koordinator PLKB ke kantor dengan dalih untuk pembinaan.

"Kami sangat kecewa dengan sikap Dinas KBPP tersebut dengan memutasi salah satu pegawai PLKB. Seharusnya kita duduk bersama mencari solusi permasalahan yang dihadapi mereka," jelas Ketua Komisi IV H Ruslan pada BANGSAONLINE.com.

BACA JUGA : 

Desak Pemkab Segera Cairkan Insentif Nakes, Anggota Komisi IV Dorong Transparansi Anggaran Cukai

Dampak Pandemi, Proyeksi PAD Kabupaten Pasuruan Menurun di 2022

DPRD Pasuruan Berharap Proyek-proyek Pemkab di Sejumlah OPD Bisa Buka Lapangan Kerja

Soal Penundaan Pilkades Serentak, Dewan Sarankan DPMD Pasuruan Konsultasi ke Kemendagri

Ia mengungkapkan, tuntutan para pegawai PLKB non PNS melakukan audiensi dengan Komisi IV itu berharap agar DPRD bisa membantu mendapatkan SK dari kepala Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan untuk dijadikan syarat untuk mendaftar PNS di KBPP pusat.

Terpisah, Kepala Dinas KBPP Dr. Loumbini Pedjati Lajoeng yang dikonfirmasi BANGSAONLINE.com berjanji pihaknya akan melakukan konsultasi ke pusat untuk membantu pegawai PLKB agar bisa mendaftar sebagai PNS di KBPP pusat. "Tidak ada masalah. Kita minta mereka koordinasi dengan dinas," jelasnya singkat.

Soal dimutasinya salah satu koordinator PLKB, yakni Tjd, ia berdalih untuk pembinaan agar wawasannya bertambah. (bib/par/ian)

Warga Sambisari dan Manukan Kulon Menolak Sekolah Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Corona
Senin, 26 Juli 2021 19:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Korban Covid-19 yang terus berjatuhan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas tempat isolasi pasien yang sedang terpapar virus corona. Berbagai fasilitas gedung – termasuk sekolah – direncana...
Kamis, 15 Juli 2021 06:50 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ini ide baru. Untuk menyiasati pandemi. Menggelar resepsi pernikahan di dalam bus. Wow.Lalu bagaimana dengan penghulunya? Silakan baca tulisan wartawan terkemuka Dahlan Iskan di  Disway, HARIAN BANGSA dan B...
Selasa, 27 Juli 2021 06:32 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mayat korban covid yang perlu dibakar – sesuai keyakinan mereka – terus bertambah. Bahkan menumpuk. Sampai perusahaan jasa pembakaran mayat kewalahan. Celakanya, hukum kapitalis justru dipraktikkan dalam pe...
Kamis, 15 Juli 2021 12:37 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*66. Qaala lahu muusaa hal attabi’uka ‘alaa an tu’allimani mimmaa ‘ullimta rusydaanMusa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajark...
Sabtu, 17 Juli 2021 10:23 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...